TEMPO.CO, Washington - Pemerintah Amerika Serikat menyindir pemerintah Cina, yang diduga berusaha melindungi Myanmar dari sanksi keras Dewan Keamanan PBB terkait pelanggaran HAM oleh serangan militer terhadap Muslim Rohingya.
Sejumlah negara seperti AS menyebut pelanggaran HAM ini sebagai pelanggaran HAM kelas berat hingga pembersihan etnis.
Baca: Suku Minoritas Rohingya Myanmar Bakal Dapat Keadilan?
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, tidak menyebutkan nama Cina saat mengecam negara yang mengusulkan perubahan substansial pada pernyataan Dewan Keamanan yang disusun Inggris untuk Myanmar pekan lalu.
Cina saat itu mengusulkan DK, yang beranggotakan 15 negara itu, membuat pernyataan yang tidak terlalu keras. Anggota DK akhirnya menyetujui pernyataan yang lebih lemah.
Baca: OKI: Kekerasan terhadap Rohingya Pembersihan Etnis
"Beberapa anggota Dewan telah mencegah kami mengambil tindakan karena alasan yang sinis dan mementingkan diri sendiri," kata Haley, seperti dilansir The Star pada 15 Mei 2018. "Beberapa orang menggerogoti kesatuan DK yang ditunjukkan dengan suntingan redaksional naskah pernyataan yang tidak membantu dan hanya memperlemah pesan DK."
Seorang pria etnis Rohingya menerima perawatan medis di dalam ambulans di Bireuen, Aceh, 20 April 2018. Puluhan ribu Rohingya melarikan diri dari Myanmar lewat laut menyusul pecahnya kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar barat pada tahun 2012. AP/Zik Maulana
Seperti diberitakan Reutes, militer Myanmar menggunakan momen serangan milisi Rohingya untuk menggelar operasi militer besar-besaran mengejar para milisi sekaligus membumi hanguskan desa-desa yang ditinggali etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.
Militer Myanmar menyerang dengan dibantu milisi garis keras Budha. Mereka menangkap para lelaki etnis Rohingya dan mengeksekusinya. Dua jurnalis Reuters yang mengivestigasi kasus ini malah ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk dihukum karena dianggap membocorkan dokumen negara.
Serangan militer Myanmar ini menyebabkan sektiar 700 ribu warga sipil Rohingya terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri ke negara tetangga Bangladesh. Mereka menetap di sekitar kawasan Cox Bazar.
Sepuluh pria Muslim Rohingya dengan tangan terikat di Desa Inn Din, 1 September 2017. REUTERS
Menanggapi sindiran Haley, Duta Besar Cina untuk PBB, Ma Zhaoxu, mengatakan kepada Dewan Keamanan, Myanmar dan Bangladesh harus didorong untuk menyelesaikan krisis secara bilateral untuk memastikan masalah pengungsi tidak berlarut-larut atau menjadi lebih rumit.
Dewan Keamanan bertemu Senin untuk membahas kunjungan utusan ke Myanmar dan Bangladesh dua pekan lalu. Myanmar dan Bangladesh setuju pada Januari untuk menyelesaikan repatriasi sukarela para pengungsi dalam waktu dua tahun tetapi hingga kini belum terealisasi.
Para diplomat mengatakan Rusia juga mendukung Cina dalam pembicaraan di PBB tentang Myanmar.
Berbicara setelah Haley, Wakil Duta Besar Rusia, Dmitry Polyanskiy, mengatakan kesatuan DK dalam masalah itu penting dan dia berharap beberapa anggota tidak menggunakan situasi ini untuk mengejar tujuan politik domestik mereka yang sempit.
Amerika Serikat dan Kanada telah memberlakukan sanksi sepihak terhadap seorang jenderal di militer Myanmar karena perannya dalam penindasan etnis minoritas Rohingya dan Uni Eropa sedang mempersiapkan sanksi individu.
