Hari Pers Dunia, Jurnalis Mesir Terima Penghargaan dalam Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Bertepatan dengan Hari Kebebasan Pers yang jatuh pada tanggal 3 Mei, Mesir telah memenjarakan 32 jurnalis, 22 di antaranya tanpa proses peradilan.

Dilansir dari Aljazeera, Kamis 3 Mei 2018, Rezim Abdel Fattah el-Sisi menahan sejumlah jurnalis salah satunya jurnalis foto Mahmoud Abu Zeid yang meraih Penghargaan World Press Freedom dari UNESCO, yang diumumkan pada 23 April. Ia ditahan karena mengkritik pemerintahan el-Sisi.

Baca: Mesir Tolak Rawat Kesehatan Jurnalis Al Jazeera

Jurnalis foto Mesir Mahmoud Abu Zeid atau yang dikenal Shawkan berada di balik jeruji besi saat proses peradilan di Amr Dalsh, 23 April 2018. [Reuters]

Abu Zeid yang lebih dikenal dengan nama Shawkan telah dipenjara sejak Agustus 2013.

Shawkan ditahan saat meliput bentrokan maut antara militer pemerintah dan pendukung eks presiden Mohamed Morsi, di Kairo, Mesir.

Aktivis berharap penghargaan ini bisa menyadarkan rezim untuk membebaskan para jurnalis yang ditahan.

UNESCO berharap pemberian anugerah kebebasan pers bisa membebaskan Shawkan dan jurnalis mesir lainnya yang ditahan. Namun itikad UNESCO tidak ditanggapi oleh pemerintah Mesir.

"Organisasi itu (UNESCO) telah berupaya mengambil langkah politik yang membuat sejumlah negara berpaling," tegas ketua parlemen Mesir, Ali Abdel-Al, dikutip dari Associated Press.

Baca: Jurnalis Pengkritik Kerajaan Thailand Dibebaskan dari Penjara

El-Sisi Resmi Pimpin Mesir

Sejak berkuasanya el-Sisi kebebasan media di Mesir semakin direnggut. Sedikitnya 20 jurnalis ditahan jelang enam bulan pemilihan presiden yang digelar Maret tahun ini.

Pada bulan Februari pejabat tinggi hukum Mesir menuduh beberapa media menyebarkan berita palsu dan merusak kepentingan nasional. Ironisnya, pemerintah membuka aduan untuk melaporkan berita palsu, sementara el-Sisi memperingatkan media bahwa mengkritik militer atau polisi, berarti mengkhianati negara.

Kini sedikitnya 32 jurnalis ditahan dan 22 di antaranya ditahan tanpa proses peradilan.

Pemerintah juga melakukan sensor ketat terhadap media daring. Sedikitnya 496 situs diblokir sejak Mei 2017 hingga Februari 2018, menurut data Freedom of Though and Expression Law Firm (AFTE)

Pendukung Ikhwanul Muslimin meneriakan slogan anti-pemerintah militer saat unjuk rasa di Kairo Matariya, Mesir, 1 Juli 2015. Mereka memprotes pemerintah yang menetapkan hari libur nasional, setelah dua tahun penggulingan Presiden Mohammed Morsi. AP/Belal Darder

Baca: Pengadilan Mesir Hukum Mati Tiga Jurnalis

Revolusi Mesir pada tahun 2011 setelah ribuan massa berdemonstrasi untuk mengakhiri kekuasaan 20 tahun Hosni Mubarak, Mohamed Morsi menjadi presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis. Namun Morsi dikudeta secara militer oleh el-Sisi.

Menyusul kudeta militer, jurnalis dan portal berita yang berafiliasi dengan kelompok Islamis dibredel.

Dua bulan pasca-kudeta, lima jurnalis tewas dibunuh, 80 ditahan dan beberapa dibebaskan setelahnya. Sementara 40 kelompok media diserang oleh aparat negara.

Kini 95 persen saluran televisi dikuasai oleh pemerintah.