Presiden Rodrigo Duterte Tak Ikut KTT ASEAN di Australia, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Rodrigo Duterte menangis saat ia menghibur anggota keluarga korban kebakaran pusat perbelanjaan di kota Davao di Filipina, 24 Desember 2017. REUTERS

    Presiden Rodrigo Duterte menangis saat ia menghibur anggota keluarga korban kebakaran pusat perbelanjaan di kota Davao di Filipina, 24 Desember 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte yang menghadapi tekanan internasional terhadap perang obat bius di Filipina, tidak akan menghadiri KTT khusus ASEAN di Australia pada 17-19 Maret 2018 di Sydney.

    Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan, keputusan Duterte untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut dibuat setelah dia menyatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengan penyelidik PBB mengenai dugaan pembunuhan selama operasi memerangi perdagangan narkoba yang mengakibatkan ribuan orang meninggal.

    Baca: Presiden Rodrigo Duterte: Saya Undur Diri 2020, Saya Sudah Tua

    "Perkembangan domestik membutuhkan Presiden untuk tetap berada di Filipina," kata Roque seperti dilansir Japan Times pada 5 Maret 2018.

    Dia mengatakan, Duterte perlu tetap di Filipina  untuk menghadiri acara Akademi Militer Filipina pada 18 Maret karena dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk berdialog dengan pejabat militer yang berusia lebih muda.

    Roque mengatakan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano akan mewakili Duterte ke KTT Khusus ASEAN di  Sydney.

    Baca: Presiden Rodrigo Duterte Bakal Bernasib Sama Dengan Marcos?

    Australia merupakan salah satu negara yang mengkritisi kampanye perang narkoba Filipina selama pertemuan Dewan HAM PBBdi Jenewa tahun lalu.

    Duterte yang terpilih sebagai presiden ada tahun 2016 berjanji akan menghapuskan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut data polisi FIlipina, sebanyak 4.100 tersangka pengedar narkoba terbunuh dalam operasi memerangi perdagangan narkoba yang digagas Duterte.

    Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan, lebih dari 12.000 kematian termasuk korban pembantaian warga yang ditawari imbalan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.