Pidato Kenegaraan, Trump Ajak Demokrat Bekerja Sama

Reporter:
Editor:

Sita Planasari

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Donald Trump bertepuk tangan di depan Wakil Presiden AS Mike Pence (kiri) dan Ketua DPR AS Rep Paul Ryan di Capitol Hill di Washington, AS, 30 Januari 2018. REUTERS

    Presiden AS Donald Trump bertepuk tangan di depan Wakil Presiden AS Mike Pence (kiri) dan Ketua DPR AS Rep Paul Ryan di Capitol Hill di Washington, AS, 30 Januari 2018. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Amerika Serikat Donald Trump membanggakan beberapa pencapaian selama menjabat presiden dan mengajak partai rival, Demokrat, untuk bekerja sama, dalam pidato kenegaraan atau State of The Union pada Selasa 31 Januari 2018 malam waktu setempat.

    Seperti dilansir The Hill, Rabu 31 Januari 2018, dia mengklaim pemerintahannya telah membangun AS yang aman, kuat, dan membanggakan.

    Dalam pidato sepanjang 80 menit, Trump antara lain menyebut bahwa sekitar 3 juta pekerja menerima bonus sebagai akibat undang-undang perpajakan kontroversialnya. Ia juga mengatakan bahwa upayanya untuk mengurangi peraturan energi telah mengakhiri "perang" produksi batu bara.

    "Untuk setiap warga yang menonton di rumah malam ini, tidak peduli dari mana Anda berasal atau dari mana asal Anda, inilah waktumu," kata Trump.

    "Jika Anda bekerja keras, jika Anda percaya pada diri sendiri, jika Anda percaya Amerika, maka Anda bisa memimpikan sesuatu, Anda bisa menjadi apa saja, dan bersama-sama, kita bisa mencapai apa saja."

    Baca juga:

    Pidato Donald Trump Lebih Sopan, Ivanka Disebut Berperan  

    Pidato kenegaraan Trump: Penjara Guantanmo di Kuba tetap dibuka

    Sebanyak 40 juta masyarakat menyaksikan langsung pidato kenegaraan Trump melalui layar televisi.

    Selain itu, pria berusia 71 tahun itu mengatakan akan bekerja sama dengan Partai Demokrat, setelah tahun pertama pemerintahannya diliputi gejolak antara kedua partai besar di AS itu.

    Trump membuat Demokrat marah dengan kebijakannya terkait penarikan perlindungan bagi imigran yang masuk ke AS secara ilegal, termasuk anak-anak yang masuk dalam program DREAMER di masa pemerintahan Barack Obama.

    "Komunitas yang berjuang, terutama komunitas imigran, juga akan dibantu oleh kebijakan imigrasi yang berfokus pada kepentingan terbaik pekerja dan keluarga Amerika," Trump berjanji.

    "Jadi malam ini, saya membuka tangan untuk bekerja dengan anggota kedua partai, Demokrat dan Republik, untuk melindungi warga negara kita dari berbagai latar belakang, warna kulit, dan kepercayaan," katanya.

    Pidato itu hanya berselang beberapa waktu setelah perpecahan antara Demokrat dan Republik semakin dalam sejak pelantikan Trump.

    Setelah penutupan pemerintahan tiga hari di awal bulan ini, anggota Kongres menghadapi tenggat waktu pada 8 Februari untuk meloloskan undang-undang anggaran agar pelayanan pemerintah tetap berjalan normal.

    Pembicaraan tersebut terkait erat dengan negosiasi imigrasi - isu kontroversial Partai Republik dan Demokrat yang tidak akan lagi dibahas.

    Trump menghabiskan sebagian besar pidatonya meminta Kongres untuk memajukan rencana imigrasi yang akan mendanai dinding di sepanjang perbatasan Meksiko dan mengurangi imigrasi legal dengan merombak sistem visa negara.

    Kesepakatan itu juga akan memungkinkan hampir 2 juta "DREAMER" secara ilegal dibawa ke negara tersebut sebagai anak-anak untuk mencari kewarganegaraan

    Anggota Demokrat, yang banyak di antaranya membawa "DREAMER" sebagai tamu pidato presiden, mencemooh dan mendesis saat presiden menyebutkan rencananya untuk memangkas jumlah orang yang berimigrasi ke AS melalui hubungan keluarga - sebuah praktik yang telah dipuji Trump sebagai "migrasi berantai. "

    Terkait kebijakan luar negeri, Trump mencatat hampir semua wilayah di Suriah dan Irak yang pernah dikuasai kelompok ISIS telah direbut kembali,"Kami akan terus berjuang sampai ISIS dikalahkan," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.