Korea Utara Telepon Seoul 3 Kali, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pamunjeom adalah daerah Demilitarized Zone (DMZ) antara Korea Selatan dan Korea Utara. panoramio.com

    Pamunjeom adalah daerah Demilitarized Zone (DMZ) antara Korea Selatan dan Korea Utara. panoramio.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah 2 tahun lamanya, Korea Utara akhirnya menghubungi Korea Selatan melalui sambungan telepon. Pukul 3.30 siang pada Rabu, 3 Januari 2017, telepon berdering di satu ruangan di sebuah desa tak berpenghuni di zona demiliterisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan.

    Untuk pertama kalinya sejak Februari 2016, Korea Utara memanggil Korea Selatan. Dan Korea Selatan menjawab. Sedikit yang diketahui tentang isi dari panggilan 20 menit tersebut, yang berakhir pada pukul 3.50 waktu Korea Selatan.

    Baca: Korea Utara Buka Lagi Jalur Komunikasi dengan Korea Selatan

    Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan kedua pihak "memeriksa masalah teknis dari jalur komunikasi."

    Panggilan dilakukan dengan menggunakan handset merah, ditandai "Utara", dan diterima di handset hijau. Huruf di atas layar komputer bertuliskan "South-North Direct Phone" dan dua jam dinding yang menunjukkan waktu sekarang di setiap negara.

    Kedua negara memiliki perbedaan waktu sekitar 30 menit.

    Setelah telepon berakhir, pejabat dari Kementerian Unifikasi yang bertanggung jawab untuk semua masalah yang berkaitan dengan hubungan antar kedua negara tetap menunggu di dekat pesawat telepon sembari berharap akan dihubungi lagi.

    Baca: Kim: Tombol Nuklir Korea Utara Siap Ditekan Jika Diancam

    Dan lebih dari dua jam kemudian, setelah kegelapan meliputi desa Panmunjom, mereka melakukannya. Pukul 06.07 waktu setempat, Korea Utara melakukan kontak sekali lagi, dengan mengatakan, "Mari kita sebut hari ini, hari ini."

    Keesokan paginya, Korea Utara memanggil Korea Selatan lagi, untuk ketiga kalinya, pukul 9.30 waktu Korea Selatan. Sekali lagi, kedua belah pihak memeriksa untuk memastikan jalurnya stabil.

    Kali ini pihak Korea Selatan meminta pihak Korea Utara untuk memberikan kabar terbaru.

    "Korea Utara menanggapi dengan menyatakan bahwa akan memberitahu bila ada sesuatu yang baru dan telepon tersebut berakhir," demikian pernyataan Kementerian Unifikasi Korea, seperti yang dilansir CNN pada 4 Januari 2018.

    Baca: Korea Selatan Akui Keliru Tuding Korea Utara, Soal Apa?

    Pada jam sebelum panggilan pertama Rabu, media pemerintah Korea Utara melaporkan, Kim Jong-un telah memerintahkan untuk membuka jalur dan membangun komunikasi.

    Pembukaan hubungan komunikasi diduga terkait dengan  Olimpiade Musim Dingin yang akan datang di Korea Selatan. Korea Utara berharap dapat mengirim atlitnya.

    Berita tersebut mendapat sambutan mengejutkan bagi Korea Selatan setelah  Presiden Moon Jae-in telah lama meminta dialog dengan Korea Utara.

    Korea Selatan selalu menelepon Korea Utara setiap hari pukul 9 pagi dan jam 4 sore. Namun tidak pernah dijawab sejak komunikasi terakhir pada Februari 2016 .

    "Pemulihan saluran komunikasi sangat berarti," kata Yoon Young-chan, Sekretaris pers presiden Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa itu akan menjadi awal bagi kontak secara regular bagi kedua negara.

    Masing-masing pesawat telepon terletak di desa perbatasan Panmunjom di zona demiliterisasi antara kedua negara tersebut. Lokasi sebenarnya dari dua telepon tidak diketahui, namun kemungkinan jaraknya tidak lebih dari beberapa ratus meter.

    Desa ini merupakan rumah bagi 33 jalur komunikasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Meski ada kehadiran militer yang konstan, Panmunjom dikenal sebagai desa damai. Di sinilah kedua belah pihak menandatangani sebuah perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953, mengakhiri tiga tahun pertempuran yang dikenal sebagai Perang Korea.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.