Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Trump Ancam Potong Dana Bantuan Jelang Voting Status Yerusalem

Reporter

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Donald Trump menyapa wartawan usai memberikan keputusannya dengan ditemani Wakil Presiden Mike Pence, di Gedung Putih, di Washington, AS, 6 Desember 2017. Donald Trump juga akan memindahkan kantro Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem. REUTERS
Presiden Donald Trump menyapa wartawan usai memberikan keputusannya dengan ditemani Wakil Presiden Mike Pence, di Gedung Putih, di Washington, AS, 6 Desember 2017. Donald Trump juga akan memindahkan kantro Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerussalem. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Washington -- Presiden Amerika Serikat mengancam akan memotong bantuan dana kepada negara-negara yang mendukung draf resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta AS menarik keputusannya untuk mengakui Kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka menerima ratusan juta hingga miliaran dolar dan mereka memvoting melawan kita. Kita akan melihat hasil voting itu. Biarkan mereka voting melawan kita. Kita akan berhemat banyak. Kita tidak peduli," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Kamis, 21 Desember 2017.

Baca: Kamis, PBB Gelar Sidang Istimewa Bahas Status Kota Yerusalem

Trump melanjutkan dia mendukung pesan yang dikirim Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, kemarin. "Saya suka dengan pesan yang dikirim Nikki kemarin di PBB, untuk semua negara yang menerima uang kita lalu mereka voting melawan kita di Dewan Keamanan PBB atau mereka bakal memvoting melawan kita di sidang umum PBB nanti."

Baca: AS Veto Draf Resolusi DK PBB Soal Status Yerusalem, Kenapa?

Mengenai pernyataan Trump ini, Presiden Sidang Umum PBB, Miroslav Lajcak, mengatakan,"Merupakan hak dan tanggung jawab dari para negara anggota untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka."

193 negara anggota PBB bakal menggelar Sidang Umum Istimewa pada Kamis waktu setempat atas permintaan Yaman, Turki dan Organisasi Kerjasama Islam. Sidang yang jarang digelar ini bakal memvoting sebuah draf resolusi, yang diveto AS pada sidang Dewan Keamanan PBB pada Senin kemarin.

14 negara anggota DK PBB memvoting mendukung draf resolusi besutan Mesir soal status Kota Yerusalem meskipun draf itu tidak menyebut nama AS ataupun Trump. Draf itu menyatakan,"Kekecewaan mendalam atas keputusan-keputusan mengenai status Kota Yerusalem."

Duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengirim surat kepada belasan negara anggota PBB dan mengingatkan Trump memintanya untuk melaporkan nama negara-negara yang melawan AS. Dia mengulangi pernyataan ini lewat akun Twitternya @Nikkihaley yang berbunyi,"AS akan mencatat nama-nama."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Beberapa diplomat senior mengatakan peringatan seperti yang dikeluarkan Haley itu tidak akan mengubah banyak suara pada forum seperti Sidang Umum PBB karena ancaman terbuka merupakan hal yang langka. Mereka melihatnya sebagai upaya untuk mengesankan publik AS.

Soal pernyataan Haley ini, Ketua Dewan Eropa bidang Hubungan Luar Negeri, Carl Blidt, yang juga mantan Perdana Menteri Swedia, mencuit,"Dalam sidang di DK PBB, AS kalah 14 - 1 tentang isu Kota Yerusalem. Sekarang negara ini khawatir dan mengancam menjelang digelarnya voting di Sidang Umum PBB."

Seorang diplomat Barat lainnya mengatakan pernyataan Haley sebagai 'taktik yang buruk' untuk sidang PBB. "Tapi cukup bagus untuk Haley 2020 atau 2024," kata dia merujuk pada kemungkinan Haley bakal berkampanye untuk jabatan lebih tinggi.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki, mengatakan pada Senin lalu,"Pada Sidang Umum PBB, AS tidak akan bisa menggunakan hak istimewa (veto)." Menurut dia, draf resolusi yang akan dibahas pada Sidang Umum Istimewa PBB nantinya adalah draf yang sama, yang merupakan rancangan Mesir.

Draf itu berisi pernyataan bahwa status Kota Yerusalem dan komposisi demografi tidak boleh diubah. Juga ada pernyataan yang meminta negara-negara tidak membuka kantor misi diplomatik di Kota Yerusalem.

Soal bantuan AS, menurut data 2016 dari lembaga bantuan pemerintah AS, USAID, negara ini telah menyalurkan bantuan sekitar US$13 miliar (sekitar Rp 177 triliun) untuk berbagai program bantuan ekonomi dan militer untuk negara-negara Sub-Sahara Afrika. Sedangkan bantuan untuk negara-negara Asia dan Oceania sekitar $1,6 miliar (Rp21,7 triliun). Sedangkan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara sekitar US$13 miliar (sekitar Rp177 triliun) dan Eropa serta Eurasia sekitar Rp20,4 triliun). Trump mengaitkan soal bantuan dana ini dengan voting isu status Kota Yerusalem di sidang PBB.

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unjuk Rasa Tuntut Netanyahu Mundur di Israel, Profil PM Israel Lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem

2 jam lalu

PM Israel Benyamin Netanyahu dan istrinya, Sara. REUTERS
Unjuk Rasa Tuntut Netanyahu Mundur di Israel, Profil PM Israel Lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem

Warga israel tuntut Benjamin Netanyahu mundur setelah terus gempur Gaza. Ini profil PM Israel yang lahir di Tel Aviv dan Dibesarkan di Yerusalem.


Israel Telah Tangkap 9.170 Warga Palestina di Tepi Barat Sejak 7 Oktober

11 hari lalu

Warga Palestina memeriksa kendaraan yang rusak, di kamp pengungsi Al-Faraa dekat Tubas, di Tepi Barat yang diduduki Israel pada 10 Juni 2024. Tentara merusak sistem pembuangan limbah dan air serta memutus aliran listrik selama penggerebekan menjelang fajar, dengan beberapa laporan bentrokan dengan penduduk. REUTERS/Raneen Sawafta
Israel Telah Tangkap 9.170 Warga Palestina di Tepi Barat Sejak 7 Oktober

Warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel melaporkan perlakuan tidak manusiawi dari pihak penjara.


Ragam Aksi Protes Berbagai Negara Kepada Israel

17 hari lalu

Tentara Israel memegang kerangka plastik yang ditemukan di Gaza dan dibawa ke Israel, di tengah konflik Israel dan Hamas, 27 Desember 2023. Sejumlah media menilai kerangka itu sebagai simbol pembantaian terhadap warga Palestina di Gaza.REUTERS/Amir Cohen
Ragam Aksi Protes Berbagai Negara Kepada Israel

Israel disebut-sebut sebagai negara yang paling dibenci. Berimbas kepada warganya yang ditolak masuk di sejumlah negara.


Mengapa Yerusalem Menghadapi Kekerasan selama 'Flag March'?

18 hari lalu

Pemuda Israel dan polisi perbatasan Israel berkumpul menjelang pawai tahunan Hari Yerusalem, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di Kota Tua Yerusalem, 5 Juni 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Mengapa Yerusalem Menghadapi Kekerasan selama 'Flag March'?

Warga nasionalis Israel menyerbu kawasan muslim Yerusalem dan menyerang warga Palestina serta jurnalis.


Memperingati 'Flag March', Pemukim Israel Serbu Al Quds, Serang Warga Palestina

18 hari lalu

Warga Israel mengibarkan bendera saat mereka berpartisipasi dalam pawai tahunan Hari Yerusalem, di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza antara Israel dan Hamas, di Yerusalem, 5 Juni 2024. REUTERS/Ronen Zvulun
Memperingati 'Flag March', Pemukim Israel Serbu Al Quds, Serang Warga Palestina

Para pemukim Israel menyerang para jurnalis dan warga Palestina di Kota Tua Al Quds dan melontarkan hinaan terhadap Islam dan bangsa Arab.


Dilarang Beroperasi di Yerusalem, Menlu Spanyol: Konsulat Kami Sudah Ada di Sebelum Israel Berdiri

20 hari lalu

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide dan Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin memberi isyarat setelah konferensi pers di Brussels, Belgia 27 Mei 2024.REUTERS/Johanna Geron
Dilarang Beroperasi di Yerusalem, Menlu Spanyol: Konsulat Kami Sudah Ada di Sebelum Israel Berdiri

Menteri Luar Negeri Spanyol Jose Manuel Albares menegaskan bahwa konsulat di Yerusalem telah ada sebelum Israel berdiri


Jelang 76 Tahun Nakba, Palestina Rilis Laporan Kekejaman Israel

42 hari lalu

Seorang wanita menolong seorang bayi yang menangis di sebuah rumah yang rusak di lokasi serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza, 29 April 2024. Pihak Palestina juga mengatakan bahwa lebih dari 17 ribu anak Palestina kini hidup tanpa orang tua akibat serangan Israel. REUTERS/Hatem Khaled
Jelang 76 Tahun Nakba, Palestina Rilis Laporan Kekejaman Israel

Jelang 76 tahun Nakba, Palestina merilis laporan mengenai kematian, penahanan, dan pembangunan permukiman ilegal yang dilakukakukan Israel


Top 3 Dunia: Saling Serang Hamas-Israel di Rafah

48 hari lalu

Anak-anak Palestina memeriksa lokasi serangan Israel di sebuah rumah, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 5 Mei 2024. REUTERS/Hatem Khaled
Top 3 Dunia: Saling Serang Hamas-Israel di Rafah

Berita Top 3 Dunia pada Senin 6 Mei 2024 berkutat soal saling serang Hamas dan Israel di Rafah, kota di selatan Jalur Gaza.


Israel Gerebek Kantor Al Jazeera di Yerusalem Usai Pemberedelan

49 hari lalu

Logo Al Jazeera Media Network. REUTERS
Israel Gerebek Kantor Al Jazeera di Yerusalem Usai Pemberedelan

Israel menggerebek kamar hotel di Yerusalem yang dijadikan kantor oleh media Al Jazeera, setelah menutup operasi lokal stasiun televisi tersebut.


Keluarga Sandera Ancam Bakar Israel jika Kesepakatan dengan Hamas Tidak Tercapai

1 April 2024

Tslil Ben Baruch, 36, memegang plakat ketika para demonstran menghadiri protes 24 jam, menyerukan pembebasan sandera Israel di Gaza dan menandai 100 hari sejak serangan 7 Oktober oleh kelompok Islam Palestina Hamas, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas.  di Tel Aviv, Israel, 14 Januari 2024. REUTERS/Alexandre Meneghini
Keluarga Sandera Ancam Bakar Israel jika Kesepakatan dengan Hamas Tidak Tercapai

Keluarga sandera Israel mengancam akan membakar negara jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak segera mencapai kesepakatan pertukaran sandera dengan Hamas.