Tak Gubris Seruan Spanyol, Catalonia Tetap Ingin Merdeka

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Catalunya Carles Puigdemont melihat catatannya sebelum berbicara dengan deputi di majelis di parlemen daerah Catalonian di Barcelona, Spanyol, 10 Oktober 2017. REUTERS

    Presiden Catalunya Carles Puigdemont melihat catatannya sebelum berbicara dengan deputi di majelis di parlemen daerah Catalonian di Barcelona, Spanyol, 10 Oktober 2017. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, mengatakan akan tetap mempertahankan sikapnya untuk berpisah dari Spanyol sebagaimana hasil referendum awal Oktober dan keputusan perlemen pekan lalu. Warga Catalonia melakukan pemungutan suara berpisah dari Spanyol pada 1 Oktober 2017. Namun referendum tersebut berujung ricuh dan warga berhadapan dengan aparat keamanan.

    Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajov meminta pemimpin Catalonia tersebut memberikan jawaban atas suratnya yang dikirim pada Kamis pekan lalu mengenai keinginan berpisah dari Spanyol. Batas waktu diberikan pada Senin, 16 Oktober 2017, pukul 10.00 pagi waktu setempat. "Madrid akan menghapus otonomi Catalonia jika Puigdemont memilih berpisah," ucap Rajov.

    Baca: 3 Alasan Utama Catalonia Merdeka dari Spanyol

    Dalam suratnya kepada Rajov yang dimuat secara terbuka oleh media Catalan, Puigdemont tidak secara langsung menjawab pertanyaan Rajov. Dia mengatakan bahwa harus ada pertemuan untuk melakukan dialog. "Kami bersedia berdialog meskipun ada kemungkinan banyak hal yang akan terjadi," kata Puigdemont di suratnya.

    Di bagian suratnya Puigdemont juga menulis bahwa jutaan rakyat Catalan memberikan mandat kepada parlemen regional agar segera mendeklarasikan kemerdekaan. "Usulan kami untuk dialog itu tulus, terlepas dari semua yang telah terjadi, tapi secara logika tidak sesuai dengan iklim represi dan ancaman yang terus tumbuh," ujarnya.

    Baca: Catalonia, Bergabung dengan Spanyol, Ditekan Militer, dan Merdeka

    Pengadilan konstitusi Spanyol memerintahkan agar referendum tersebut ditunda setelah hasilnya diumumkan kepada publik menyusul keberatan pemerintan Spanyol. Dalam konstitusi Spanyol pada 1978 disebutkan bahwa negara Spanyol tidak bisa dibagi dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah nasional mengadakan referendum.

    AL JAZEERA | BLOMBERG | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.