TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan bahwa komunitas internasional mungkin harus memaksakan implementasi solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina apabila pihak berkonflik tak mampu mewujudkannya sendiri.
"Komunitas internasional harus mengambil alih isu ini ... ini bukan saja persoalan Timur Tengah, ini juga persoalan seluruh dunia, dan karena itulah kita harus memaksa supaya solusi dua negara terwujud," kata Frederiksen kepada media Denmark DR ketika tiba di New York menjelang Sidang Umum PBB ke-79 pada Selasa waktu setempat.
Menurut PM Denmark, konflik Timur Tengah saat ini telah menutupi inisiatif-inisiatif positif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia pun menegaskan siap bertindak tegas untuk meredakan tensi yang semakin meningkat.
"Saat ini adalah masa yang amat berat bagi Timur Tengah, apalagi dengan adanya risiko bahwa kondisi di sana bisa jadi semakin buruk," kata dia, sembari menyoroti keengganan Israel mendukung solusi dua negara.
Meski terus mendorong perdamaian di Timur Tengah, Parlemen Denmark pada Mei lalu menolak usulan untuk mengakui kedaulatan Negara Palestina karena sepakat dengan posisi pemerintah bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberi pengakuan.
Hal tersebut bertolak belakang dengan keputusan sejumlah negara Eropa lainnya, seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia yang telah mengakui Palestina.
Walau demikian, Denmark terus menunjukkan komitmennya memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestina, seperti pemberian dana sebesar US$15,3 juta atau sekitar Rp231,86 miliar melalui badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, meski ditentang Israel.
Agresi Israel ke Jalur Gaza yang tak berhenti sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 41.400 warga Palestina, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan melukai hampir 96.000 warga lainnya.
Pilihan Editor: Resolusi PBB Mengharuskan Israel Angkat Kaki dari Tanah Palestina
ANADOLU
