TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara telah dijerat berbagai sanksi atau hukuman oleh dunia internasional setelah meluncurkan uji coba sejumlah rudal balistik dan nuklir. Bahkan Korea Selatan menutup kawasan zona industri Kaesong, satu-satunya zona yang mempertemukan dua negara yang terbelah setelah Perang Korea usai.

Dunia internasional berharap sanksi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun sanksi sepihak Amerika Serikat, Korea Selatan, Cina, dan Jepang akan membuat Korea Utara tak lagi memiliki dana untuk meneruskan percobaan senjata pemusnah massal itu.

Baca juga: Cara Korea Utara Kumpul Uang- Dirikan 12 Klinik Medis di Tanzania

Ternyata Korea Utara terus melanjutkan program nuklirnya di tengah hantaman berbagai sanksi politik maupun sanksi ekonomi.

Lalu, bagaimana Korea Utara mengumpulkan uang asing untuk dapat melanjutkan roda perekonomiannya yang diduga diprioritaskan untuk membangun program senjata nuklirnya?

Laporan investigasi Radio Free Asia (RFA) mengungkapkan modus Korea Utara mengumpulkan mata uang asing dengan mengerahkan rakyatnya bekerja ke luar negeri dan pulang membawa uang asing. Selain itu, beberapa media memberitakan tentang jaringan bisnis Korea Utara di negara lain seperti Malaysia. Berikut laporannya.

Baca juga: Kapal Induk Amerika Tiba, Korea Utara Adakan Latihan Perang

Polandia
Korea Utara berburu mata uang asing hingga ke Polandia. Ratusan pekerja dikirim ke negara itu untuk dijadikan buruh. Upah buruh akan dikirim sepenuhnya ke pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un untuk mengembangkan program nuklirnya.

Sejumlah pekerja Korea Utara tidak menerima upah yang adil dan menghadapi pembatasan dalam aktivitas mereka.

Jaroslaw Lesniewski, Direktur Inspektorat Tenaga Kerja Nasional Polandia (PIP), mengatakan bahwa agensinya menemukan beberapa pengusaha yang mengeksploitasi pekerja Korea Utara di negara tersebut.

Menurut Lesniewski, penyelidikan pemerintah menyusul laporan media dan kelompok hak asasi manusia yang dimulai pada tahun 2013, mengatakan bahwa pekerja di Polandia hidup tertindas, seperti yang mereka alami di Korea Utara.

Polandia merupakan satu dari dua negara Eropa yang memberikan visa kerja kepada pekerja Korea Utara, yang oleh rezim Kim Jong Un dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan mata uang asing. Uang asing itu akan digunakan dalam pengembangan senjata nuklir.

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Vice News di Jerman mengatakan pemerintahan Kim Jong-un menghasilkan sekitar US$ 35.000 per tahun atau Rp 464,7 juta untuk setiap pekerja yang dikirim ke Polandia. Bayangkan jika ada ratusan pekerja Korea Utara di Polandia, miliaran rupiah mengalir ke Pyongyang.

Organisasi hak asasi manusia di Korea Selatan, Belanda dan Inggris telah mendapatkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa terdapat seorang pejabat Korea Utara yang bertanggung jawab atas upah bulanan semua pekerja Korea Utara di Polandia.

Selain kehilangan sekitar 90 persen dari upah mereka sendiri, warga Korea Utara yang berbasis di Polandia bekerja sampai 12 jam per hari dan mengalami penganiayaan fisik dan mental oleh pengawas mereka di tempat kerja.

Warga Korea Utara di Polandia rata-rata bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik dan pertanian serta di perkapalan.

Baca juga: Intelijen Five Eyes Bertemu di Selandia Baru, Bahas Korea Utara?

Malta
Malta merupakan negara kedua di Eropa yang memberikan visa kerja bagi warga Korea Utara. Beberapa perusahaan yang berbasis di Malta telah menjadi lahan bagi rezim Kim Jong-un mengumpulkan pundi-pundi mata uang asing.

Meskipun secara perlahan pemerintah negara kepulauan itu mulai membatasi visa dan perpanjangan visa baru untuk pekerja Korea Utara. Namun beberapa perusahaan masih berusaha menyediakan peluang bagi para pekerja dari negara komunis tersebut. Termasuk perusahaan konstruksi Bilom Group dan beberapa lainnya.

Terdapat puluhan pekerja Korea Utara di Malta sejak 2009 dan jumlahnya mulai menurun pada 2016.

Rata-rata mereka bekerja di industri manufaktur, konstruksi, dan jasa di Malta, dan sering bekerja keras dalam kondisi yang tidak menguntungkan dengan upah sedikit.

Baca juga: Kapal Induk Amerika Carl Vinson Tiba di Korea Selatan

Laporan oleh In-Nazzjon dan Times of Malta, surat kabar setempat, mengatakan bahwa pekerja Korea Utara menerima 70 euro atau Rp 1 juta per bulan untuk durasi kerja 14 jam sehari dan enam hari seminggu. Diyakini sebagaian besar gaji mereka telah dipotong untuk dikirim ke rezim Kim Jong-un guna mengembangkan program nuklirnya.

Dalam sebuah laporan tentang hak asasi manusia di Korea Utara yang diajukan ke Kongres pada Agustus 2016, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan nama Malta sebagai satu dari 23 negara yang secara aktif menggunakan buruh yang dikirim untuk mendapatkan uang tunai untuk Korea Utara.

Pemerintah Malta telah berjanji kepada Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung Se dalam kunjungan pertamanya ke negara tersebut pada Juli 2016 bahwa akan mengakhiri perekrutan pekerja Korea Utara melalui peraturan visa baru.

RADIO FREE ASIA|YON DEMA