Pembangunan instalasi radar di salah satu pulau di kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Asian Maritime Transparency Initiative merilis foto satelit pembangunan radar oleh Tiongkok di kepulauan yang menjadi sengketa beberapa negara. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe
TEMPO.CO, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte membatalkan rencana kunjungan ke pulau sengketa di Laut Cina Selatan setelah Beijing mengeluarkan ancaman. Duterte memilih mengedepankan persahabatan dengan Cina.
Presiden Duterte pekan lalu mengumumkan rencananya menaikkan bendera Filipina di Pulau Thitu dan membentenginya dengan barak serta memasang alarm peringatan.
"Kami bersahabat dengan Cina. Demi persahabatan kami membatalkan kunjungan ke sana untuk menggerek bendera Filipina," kata Duterte dalam kata sambutan di depan masyarakat Filipina di Riyadh, Rabu, 12 April 2017.
"Mereka mengatakan, jangan pergi ke sana untuk sementara waktu. Saya akan introspeksi diri sebab kami menghargai nilai persahabatan dengan cina," tambahnya.
Cina mengklaim memiliki hampir seluruh pulau di Laut Cina Selatan yang memiliki nilai perdagangan hingga Rp 66,3 triliun per tahun. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga mengklaim wilayah tersebut.
Presiden Duterte mengatakan, Beijing memperingatkannya bahwa kunjungannya ke sana bakal menuai masalah termasuk kepala negara manapun yang mengklaim pulau tersebut dan menaikkan bendera negara.
Presiden populer ini melakukan kunjungan kenegaraan ke timur Tengah selama seminggu untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi, serta bertemu dengan warga Filipina di luar negeri.
Timur Tengah adalah sumber terbesar kedua pemasukan devisa dari warga Filipina yang bekerja di sana. Menurut data pemerintah, tahun lalu, mereka menyumbangkan devisa negara Rp 100 triliun.
Presiden Duterte yang memperbaiki hubungan hangat dengan Cina mengecam Amerika Serikat karena intervensi pembangunan pulau militer artifisal di zona ekonomi eksklusif Filipina.
Menurut Presiden Duterte, Filipina akan memperkuat pengawasan di kawasan sengketa namun tidak secara militer. Kawasan di Laut Cina Selatan dikendalikan oleh Filipina untuk menjaga keseimbangan geopolitik.
