Massa KNRP menginjak bendera Israel dalam aksi damai menentang serangan Israel ke Gaza, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, 11 Juli 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Gaza – Upaya Mesir untuk menjadi penengah konflik antara Hamas dan Israel yang sudah menewaskan lebih dari 170 orang mendapat sambutan negatif dari penguasa Jalur Gaza tersebut. Lewat situs resminya, Hamas dengan tegas menolak proposal perdamaian yang menawarkan gencatan senjata pada kedua kubu ini.
“Pertempuran kami dengan musuh akan berlanjut dan akan meningkatkan keganasan serta intensitas," kata Hamas, seperti dikutip Al Jazeera, Selasa, 15 Juli 2014.
Pemimpin senior dari kelompok bersenjata ini, Khaled al-Batch, menyatakan mereka sebenarnya menyambut baik peran Mesir dalam mengakhiri agresi Israel dan membela rakyat Palestina. Tapi mereka tidak akan menerima usul gencatan senjata tanpa syarat.
“Gencatan senjata untuk jangka pendek dan kemudian menegosiasikan persyaratan tidak bisa diterima. Kami sudah melakukan ini sebelumnya dan gagal,” kata Al-Batch. “Yang dibutuhkan sekarang adalah menyepakati tuntutan Palestina, terutama mengakhiri pengepungan (oleh Israel) dan membuka perbatasan. Jika tidak, sejarah akan terulang kembali,” katanya. (Baca: Palestina Minta Perlindungan Internasional)
Usul Mesir yang mulai berlaku pada Selasa, 15 Juli 2014, pukul 02.00 waktu setempat itu menyeru kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata dalam waktu 12 jam dan diikuti dengan negosiasi di Kairo dalam waktu 48 jam setelah pemberlakuan gencatan senjata. (Baca: Mesir Siap Turun Tangan Damaikan Israel-Palestina)
Mesir merupakan negara yang pernah berkonflik panjang dengan Israel. Presiden Mesir ketiga, Anwar Sadat, bertaruh nyawa untuk mendamaikan kedua negara bertetangga itu. Kedua negara kemudian sepakat mengakhiri konflik selama 30 tahun dengan menandatangani perjanjian damai di Camp David pada September 1978.
Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menjadi saksi saat Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai. Sadat dan Begin kemudian dianugerahi Nobel Perdamaian setahun setelah perjanjian itu ditandatangai.
