TEMPO.CO, Jakarta - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menetapkan lima unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia sebelum pecah perang dengan Hamas di Gaza. Meski demikian, Washington masih memutuskan apakah akan membatasi bantuan militer ke salah satu unit berdasarkan hukum AS.
“Empat unit lainnya telah secara efektif memperbaiki pelanggaran-pelanggaran ini,” kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri AS Vedant Patel pada Senin, tanpa merinci tindakan perbaikan tersebut.
AS masih memutuskan apakah akan membatasi bantuan militer kepada unit yang tersisa – yang dilaporkan sebagai batalion ultra-Ortodoks Netzah Yehuda. Batalyon tersebut terlibat dalam kematian seorang pria lanjut usia Palestina-Amerika pada Januari 2022.
“Kami terus berkonsultasi dan menjalin hubungan dengan Pemerintah Israel. Mereka telah menyampaikan informasi tambahan sehubungan dengan unit tersebut, dan kami terus melakukan pembicaraan tersebut,” kata Patel.
“Semua ini terjadi sebelum 7 Oktober, dan tidak ada yang terjadi di Gaza,” kata Patel.
Menurut seorang sumber yang mengetahui hal tersebut, pihak Israel mengatakan kepada AS dalam beberapa pekan terakhir tentang tindakan yang mereka lakukan yang sebelumnya dirahasiakan. AS sedang meninjau tindakan tersebut untuk melihat apakah tindakan tersebut cukup untuk menunda pembatasan bantuan.
Dalam surat tak bertanggal kepada Ketua DPR Mike Johnson, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan tiga dari lima unit tersebut adalah bagian dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan dua adalah “unit otoritas sipil,” dan mengatakan pelanggaran tersebut terjadi di Tepi Barat.
Pemerintahan Biden mendapat kecaman karena tunduk pada tekanan pemerintah Israel agar menunda tindakan hukuman apa pun terhadap unit tersebut. Para pejabat tinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyatakan kritik tajam terhadap laporan tindakan Amerika yang akan dilakukan.
“Pada saat tentara kita sedang memerangi teroris, niat untuk menjatuhkan sanksi pada unit di IDF adalah sebuah absurditas dan moral yang rendah,” Netanyahu memposting di X minggu lalu.
“Pemerintahan yang saya pimpin akan bertindak dengan segala cara menentang tindakan ini,” tambahnya.
Patel pada Senin menolak tudingan bahwa Israel “diperlakukan unik” dengan diberikan lebih banyak waktu untuk menyajikan informasi guna menunda kemungkinan hukuman.
“Tidak ada apa pun yang saya uraikan di sini yang tidak sejalan dengan proses Leahy,” ujarnya.
Berdasarkan Undang-Undang Leahy, AS tidak dapat memberikan bantuan kepada unit keamanan asing yang secara jelas terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
Namun terdapat pengecualian “yang mengizinkan dimulainya kembali bantuan kepada unit tersebut jika Menteri Luar Negeri memutuskan dan melaporkan kepada Kongres bahwa pemerintah negara ini mengambil langkah-langkah efektif untuk membawa anggota unit pasukan keamanan yang bertanggung jawab ke pengadilan.”
Khususnya, untuk salah satu unit IDF, Blinken “menetapkan belum ada remediasi yang efektif hingga saat ini,” tulisnya dalam surat kepada Johnson.
“Unit ini telah diakui oleh pemerintah Israel telah terlibat dalam tindakan yang tidak sesuai dengan aturan IDF dan, sebagai akibatnya, dipindahkan dari Tepi Barat ke Dataran Tinggi Golan pada 2022,” tulis Blinken, tanpa menyebutkan nama unit tersebut.
Batalyon Netzah Yehuda dipindahkan dari Tepi Barat ke Dataran Tinggi Golan pada 2022. Komandan unit tersebut ditegur pada akhir Januari 2022 setelah kematian seorang warga Amerika Palestina berusia 78 tahun, Omar Assad. Ia meninggal karena serangan jantung setelah ditahan, diikat dan disumpal, menurut IDF. Tidak ada tentara yang menghadapi tuntutan pidana terkait kematian Assad.
Dalam surat tersebut, Blinken mengatakan, “pemerintah Israel telah memberikan informasi baru mengenai status unit tersebut dan kami akan terlibat dalam mengidentifikasi jalan menuju remediasi yang efektif untuk unit ini.”
Sementara Patel tidak merinci proses remediasinya.
“Standar remediasinya adalah masing-masing negara mengambil langkah efektif untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab di hadapan keadilan. Dan hal ini berbeda-beda di setiap negara,” katanya pada konferensi pers.
Pilihan Editor: Jaksa ICC Wawancarai Staf Dua Rumah Sakit Gaza soal Kejahatan Perang Israel
REUTERS
