TEMPO.CO, Jakarta -Kelompok milisi Houthi di Yaman menawarkan tempat untuk melanjutkan pendidikan bagi para mahasiswa Amerika Serikat yang diskors karena melakukan unjuk rasa pro-Palestina di berbagai universitas.
Para mahasiswa AS telah mendirikan tenda di puluhan kampus di seluruh negeri selama beberapa hari terakhir untuk memprotes perang Israel di Gaza.
Sebagian besar dari mereka menyerukan gencatan senjata segera di wilayah kantong tersebut, dan menuntut institusi pendidikan mereka untuk berdivestasi dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel.
Mahasiswa yang melakukan protes berasal dari universitas-universitas ternama seperti Universitas Columbia, Universitas California di Los Angeles (UCLA), Universitas Brown, Universitas California di Berkeley (UC Berkeley), dan lain-lain.
Banyak sekolah, termasuk Universitas Columbia di New York City, telah memanggil polisi setempat untuk meredam protes tersebut.
Houthi, yang berhasil mengganggu pelayaran global dengan menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden atas nama solidaritas untuk Palestina, menawarkan tempat studi bagi para mahasiswa AS di Universitas Sanaa, Yaman.
“Kami serius menyambut mahasiswa yang diskors dari universitas-universitas AS karena mendukung warga Palestina,” kata seorang pejabat di Universitas Sanaa, yang dijalankan oleh Houthi, kepada Reuters. “Kami berperang melawan Palestina dengan segala cara yang kami bisa.”
Universitas Sanaa telah mengeluarkan pernyataan yang memuji posisi “kemanusiaan” para mahasiswa di AS dan mengatakan mereka dapat melanjutkan studi mereka di Yaman.
“Dewan universitas mengecam apa yang dialami akademisi dan mahasiswa di universitas-universitas Amerika dan Eropa, penindasan terhadap kebebasan berekspresi,” kata dewan universitas dalam sebuah pernyataan.
Universitas tersebut mencantumkan alamat email mereka dalam pernyataan itu bagi setiap mahasiswa yang ingin mengambil tawaran mereka.
AS dan Inggris memasukkan milisi Houthi ke dalam daftar kelompok teroris tahun ini karena serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah telah merugikan perekonomian global.
