TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Jumat, 30 Juni 2023, dengan suara bulat memilih untuk mengakhiri misi penjaga perdamaian yang sudah berlangsung selama satu dekade di Mali.

Dewan beranggotakan 15 orang itu mengadopsi resolusi rancangan Prancis, yang meminta agar misi pada Sabtu, 1 Juli 2023, memulai penghentian operasinya, pengalihan tugasnya, serta penarikan, dan penarikan personelnya secara tertib dan aman, dengan tujuan menyelesaikan proses ini paling lambat 31 Desember 2023.

Saat DK PBB memberikan suara, Gedung Putih menuduh pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin membantu merekayasa kepergian pasukan penjaga perdamaian PBB dari Mali. Washington menduga pihaknya memiliki informasi yang menunjukkan otoritas Mali telah membayar lebih dari US$200 juta (Rp 3 triliun) kepada Wagner sejak akhir 2021.

"Kami tahu pejabat senior Mali bekerja langsung dengan karyawan Prigozhin untuk memberi tahu Sekjen PBB kalau Mali telah mencabut persetujuan untuk misi MINUSMA,” kata juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby kepada wartawan.

Operasi yang dikenal sebagai MINUSMA berakhir menyusul ketegangan bertahun-tahun dan pembatasan pemerintah yang telah melumpuhkan operasi udara dan darat penjaga perdamaian, sejak Mali pada 2021 bekerja sama dengan Grup Wagner dari Rusia. Kelompok yang dipimpin Prigozhin itu, ditengarai ada di belakang pemberontakan bersenjata yang gagal di Rusia pada akhir pekan lalu. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Anna Evstigneeva mengatakan kepada Dewan Keamanan kalau Mali telah membuat keputusan berdaulat.

"Kami ingin menegaskan dukungan kami untuk Bamako dalam aspirasinya untuk mengambil tanggung jawab penuh dan memainkan peran utama dalam menstabilkan Mali," katanya.

Penjaga perdamaian PBB dipuji karena memainkan peran penting dalam melindungi warga sipil dari pemberontakan Islam yang telah menewaskan ribuan orang. Beberapa ahli khawatir situasi keamanan dapat memburuk ketika misi itu pergi, kemudian meninggalkan tentara Mali yang kurang perlengkapan dengan sekitar 1.000 pejuang Wagner untuk memerangi gerilyawan yang menguasai petak wilayah di gurun utara dan tengah.

WASPADA

Seorang juru bicara pemerintah Mali belum menanggapi kabar ini. Duta Besar Mali untuk PBB Issa Konfourou kepada Dewan Keamanan menyebut negaranya memperhatikan penerapan resolusi tersebut dan akan waspada dalam memastikan kepatuhan dengan batas waktu penarikan.

"Pemerintah menyesalkan Dewan Keamanan terus menganggap situasi di Mali sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. Mali tetap terbuka untuk bekerja sama dengan semua mitra yang ingin bekerja dengannya, tunduk pada prinsip-prinsip panduan kebijakan negara kita," kata Konfourou.

Resolusi DK PBB memberi wewenang kepada MINUSMA untuk menanggapi ancaman kekerasan yang akan segera terjadi terhadap warga sipil. PBB Juga mendorong misi berkontribusi pada pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan dipimpin sipil hingga 30 September 2023.

DK PBB meminta Sekjen PBB Antonio Guterres agar mau bekerja sama dengan pihak berwenang Mali dalam rencana untuk mentransfer tugas MINUSMA dan menyerahkannya pada 15 Agustus 2023. DK PBB juga menyerukan Mali untuk bekerja sama sepenuhnya dengan PBB selama penarikan MINUSMA.

Sebelumnya pada Kamis, 28 Juni 2023, Konfourou mengatakan kalau Mali akan bekerja sama secara erat dengan PBB. Sementara itu ketika meminta MINUSMA pergi dua minggu lalu, Menteri Luar Negeri Mali Abdoulaye Diop mengatakan kepada DK PBB ada krisis kepercayaan antara operasi PBB dan otoritas Mali.

Hingga 31 Desember 2023, MINUSMA juga berwenang memberikan keamanan bagi personel, fasilitas, konvoi, instalasi dan perlengkapan PBB serta personel terkait; melaksanakan operasi untuk mengeluarkan personel PBB dan pekerja kemanusiaan dalam bahaya dan menyediakan evakuasi medis.

Mali telah berjuang membendung pemberontakan Islamis yang mengakar menyusul pemberontakan pada 2012. DK PBB mengerahkan MINUSMA pada 2013 untuk mendukung upaya asing dan lokal dalam memulihkan stabilitas. Frustrasi atas ketidakamanan yang meningkat telah memicu dua kudeta di Mali pada 2020 dan 2021.

REUTERS

Pilihan Editor: Rusia akan Desak Dewan Keamanan PBB soal Ledakan Nord Stream