TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan menyambut adopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2728 yang menyerukan gencatan senjata di Gaza pada Senin, 25 Maret 2024.
Resolusi tersebut diadopsi ketika serangan Israel di Gaza telah memasuki bulan keenam sejak 7 Oktober 2023. Sedikitnya 32.333 orang tewas dan lebih dari 74.694 lainnya luka-luka dalam pembombardiran tersebut.
“Indonesia menyambut baik adopsi Resolusi DK PBB 2728 (2024) yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza,” tulis Kementerian Luar Negeri di platform media sosial X, Selasa, 26 Maret 2024.
Kementerian tersebut mewakili Indonesia dalam menyerukan agar resolusi yang mengikat secara hukum itu segera diimplementasikan oleh seluruh pihak.
Berbeda dengan resolusi Majelis Umum PBB, semua resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum. Hal itu berlaku sejak Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkannya melalui nasihat hukum tentang masalah Namibia pada 1971.
“Ini saatnya untuk pastikan penyaluran bantuan kemanusiaan besar-besaran & pelindungan warga sipil di Gaza,” kata Kementerian Luar Negeri.
Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara itu mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok Palestina Hamas setelah Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara.
Sebanyak 14 anggota dewan yang tersisa mendukung resolusi tersebut, yang isinya juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua sandera Hamas. Ada tepuk tangan di ruang dewan setelah pemungutan suara selesai.
“Resolusi ini harus dilaksanakan. Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulis Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di media sosial.
Sikap abstain dari Amerika Serikat memicu perselisihan dengan sekutunya, Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kegagalan Amerika menggunakan hak vetonya untuk resolusi tersebut merupakan “kemunduran yang jelas” dari posisi mereka sebelumnya, dan akan merugikan upaya perang Israel serta usahanya untuk membebaskan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Juru bicara Gedung Putih John Kirby menegaskan bahwa sikap abstain negaranya tidak mewakili perubahan dalam kebijakan mereka. “Tidak ada yang berubah mengenai kebijakan kami. Tidak ada,” katanya kepada wartawan.
Setelah pemungutan suara di PBB, Netanyahu membatalkan kunjungan delegasi tingkat tinggi ke Washington, D.C. yang dijadwalkan untuk membahas rencana operasi militer Israel di Rafah, Gaza selatan, tempat berlindung bagi sekitar 1,5 juta pengungsi Palestina.
NABIILA AZZAHRA A. | REUTERS
Pilihan editor: Kisah Heroik Islam Khalilov, Remaja 15 Tahun Selamatkan 100 Orang dalam Penembakan Moskow
