TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina pada Senin, 21 Februari 2022.

Kedua wilayah di Ukraina Timur yang dikuasai pemberontak pro Rusia itu melakukan proklamasi menjadi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Tindakan yang dilakukan oleh Putin dipastikan akan meningkatkan ketegangan antara Moskow dan Kiev.

Menurut Reuters, Putin memerintahkan kepada Kementerian Pertahanan Rusia untuk mengerahkan pasukan ke wilayah itu dalam rangka “menjaga perdamaian” melalui sebuah dekrit yang dikeluarkan tak lama setelah mengumumkan pengakuan bagi separatis yang didukung oleh Rusia. Hal ini memantik kecaman dari Amerika Serikat dan juga Eropa serta ancaman sanksi baru bagi Rusia.

Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir terjadi peningkatan ketegangan antara Rusia dan Ukraina di wilayah Ukraina Timur dan ketegangan ini sewaktu-waktu bisa menimbulkan perang dan bentrokan secara fisik antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh AS dan Inggris.

Jauh sebelum ketegangan yang terjadi saat ini, ketegangan antara Rusia dan Ukraina sudah pernah terjadi di tahun 2014 saat terjadinya aneksasi semenanjung Crimea atau disingkat Krimea yang dilakukan oleh Rusia.

Lalu, bagaimana aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Rusia?

Aneksasi Krimea adalah sebuah proses pengambilan paksa keseluruhan wilayah Semenanjung Krimea oleh Rusia yang dilakukan tahun 2014. Aneksasi ini dilakukan oleh Rusia mulai 18 Maret 2014 hingga 21 Maret 2014 dan sejak 21 Maret 2014, Rusia memerintah Krimea sebagai dua subjek federal, yaitu Republik Krimea dan kota federal Sevastopol.

Penggabungan Krimea ke dalam Rusia terjadi ketika Krisis Krimea 2014 mencapai puncaknya dan disebabkan oleh intervensi yang dilakukan oleh militer Rusia di Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol pada Maret 2014. Sebelumnya, kedua daerah ini adalah wilayah milik Ukraina.

Saat itu, pasukan bertopeng hijau tanpa penanda yang diidentifikasi sebagai militer Rusia oleh banyak sumber disebutkan menduduki gedung Majelis Tinggi Krimea, yang mengakibatkan diangkatnya sebuah pemerintah pro Rusia di Krimea yang dipimpin oleh Aksyonov.

Proklamasi Kemerdekaan Republik Krimea dan referendum yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Krimea dan John simpson, seorang wartawan BBC, menyebutnya sebagai kudeta yang luar biassa, cepat, dan tanpa pertumpahan darah.

Sontak, langkah yang dilakukan oleh Rusia mengundang kecaman banyak dunia Internasioanal, tak terkecuali AS dan NATO. AS dan NATO menganggap bahwa Rusia melakukan sebuah pencaplokan yang ilegal atas wilayah Ukraina dan bertentangan dengan Memorandum Budapes 1994 yang berisi kedaultan dan keutuhan wilayah Ukraina yang sudah ditandatangani oleh Rusia.

Foto satelit menunjukkan sejumlah helikopter, kelompok pertempuran, dan pasukan, di Valuyki, Rusia 20 Februari 2022. Foto satelit menunjukkan penyebaran baru unit militer Rusia di hutan, pertanian, dan kawasan industri hanya sejauh 15 km dari perbatasan dengan Ukraina. Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Di samping itu, Pemerintahan Ukraina yang dipimpin oleh Yatsenyuk juga menegaskan bahwa proses ini melanggar tujuh pasal Konstitusi Ukraina.

Namun, Rusia berkelit bahwa integrasi tersebut bukanlah sebuah pencaplokan karena menggunakan term pencaplokan sama saja dengan menghina penduduk Semenanjung Krimea.

Selain itu, Rusia berkilah bahwa proses yang dilakukan adalah sebagai integrasi Republik Krimea yang merdeka setelah Krimea dan Sevastopol bergabung dan meminta izin untuk bergabung dengan Rusia sesusai dengan kehendak rakyat.

Sebagian besar anggota PBB juga tidak mengakui aneksasi yang dilakukan oleh Rusia atas wilayah Krimea dan PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa keutuhan wilayah Ukraina sesuai dengan perbatasan-perbatasannya yang diakui secara internasional.

EIBEN HEIZIER

Baca juga : AS: Pengerahan Tentara Rusia ke Donbass Hanya Dalih Invasi Ukraina