TEMPO.CO, Jakarta - Gedung Putin pada Selasa, 30 April 2024, menyarankan agar Rusia dijatuhi lagi sanksi karena diduga telah secara diam-diam mengirim minyak olahan ke Korea Utara, di mana hal ini sama dengan melanggar sebuah batasan yang telah ditetapkan Dewan Keamanan PBB. Kecurigaan ini diungkap setelah sebuah panel ahli di PBB memantau penegakan sanksi-sanksi lama ke Korea Utara terkait uji coba senjata nuklir dan program-program rudalnya, di mana sanksi itu di veto oleh Rusia.
“Ketika Moskow menjatuhkan veto pada panel yang ingin memperbaharui mandat, Rusia mengirimkan minyak olahan dari pelabuhan Vostochny ke Korea Utara,” kata Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby.
Di bawah sanksi-sanksi PBB, impor Pyongyang dibatasi menjadi 500 ribu barel per tahun untuk produk-produk minyak. Duta Besar Rusia untuk PBB dan Duta Besar Korea Utara di PBB belum mau berkomentar perihal tuduhan Amerika Serikat ini
Kirby mengatakan pada Maret 2024, Rusia diduga mengirimkan lebih dari 165 ribu barel minyak ke Korea Utara. Tuduhan ini berkaca pada kedekatan pelabuhan komersial Rusia dan Korea Utara sehingga Rusia dapat melakukan pengiriman ini tanpa batas waktu.
Rusia pada akhir Maret 2024 memblokir rapat tahunan tim PBB pemantau sanksi-sanksi, di Amerika Serikat menyebut hal ini sebagai langkah untuk menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Moskow terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut Kirby, Amerika Serikat akan terus menjatuhkan sanksi-sanksi melawan mereka yang bekerja untuk memfasilitasi pengiriman senjata dan minyak antara Rusia dan Korea Utara.
“Kami sebelumnya pernah mengupayakan koordinasi bersama mitra-mitra kami untuk menjadi sanksi-sanksi dan kami akan terus melakukan hal itu,” kata Kirby, yang menyebut mitra-mitranya adalah Uni Eropa, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan dan Inggris. Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Maret 2024 lalu membentuk sebuah gugus tugas yang ditujukan mencegah Korea Utara mendapatkan minyak secara ilegal.
Sumber: Reuters
Pilihan editor: Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
