TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan milik negara Myanmar pada Rabu dalam serangkaian tindakan hukuman menyusul kudeta militer.

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi pada Myanmar Timber Enterprise (MTE) dan Myanmar Pearl Enterprise (MPE), dua perusahaan industri mutiara dan kayu yang telah menjadi sumber pendapatan bagi militer Myanmar, Tatmadaw.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington akan terus menargetkan saluran pendanaan ke junta.

"Kami akan terus mendukung rakyat Burma dalam upaya mereka untuk menolak kudeta ini, dan kami menyerukan kepada rezim militer untuk menghentikan kekerasan, membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil, dan memulihkan jalan Burma menuju demokrasi," kata Blinken, dikutip dari Reuters, 22 April 2021.

Sanksi itu membekukan aset bisnis AS dan umumnya melarang orang Amerika berurusan dengan perusahaan yang menurut Departemen Keuangan bertanggung jawab atas ekspor kayu dan mutiara dari Myanmar.

Sepatu terlihat selama "Aksi Sepatu Berbaris" untuk memperingati orang-orang yang telah terbunuh sejak dimulainya kudeta militer, di Yangon, Myanmar 8 April 2021. [Foto diperoleh oleh REUTERS]

Environmental Investigation Agency, sebuah organisasi nirlaba internasional yang mendokumentasikan pelanggaran industri kayu di Myanmar dan di tempat lain, mengatakan bulan ini bahwa junta militer mendapat untung dari ekspor jati melalui MTE.

Kayu jati itu kadang-kadang diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa dan digunakan untuk furnitur mewah dan untuk geladak kapal pesiar kelas atas, kata Environmental Investigation Agency.

"Sanksi yang diberikan pada MTE di Myanmar merupakan pukulan yang signifikan bagi rezim militer, yang secara langsung mendapatkan keuntungan dari hutan negara yang berharga dan semakin berkurang," kata Faith Doherty, pemimpin Environmental Investigation Agency.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut, yang berarti tidak ada kayu atau produk kayu dari Myanmar yang dapat diekspor ke Amerika Serikat, juga akan melemahkan pejabat yang korup.

Sementara itu, Kelompok advokasi Human Rights Now and Justice for Myanmar mengatakan perusahaan perhiasan Jepang Tasaki harus mengakhiri semua bisnis dengan MPE, menuduh perusahaan mutiara itu mendukung junta dengan mempertahankan bisnis dengan perusahaan milik negara. Tasaki belum berkomentar terkait tuduhan itu.

Myanmar berada dalam krisis sejak kudeta Februari ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, dengan protes hampir setiap hari dan tindakan keras oleh junta yang menewaskan ratusan orang.

Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan. 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati oleh junta militer Myanmar dan saat ini bersembunyi, kata AAPP.

Baca juga: Menjelang KTT ASEAN, Malaysia Tegaskan Sikap Soal Krisis Myanmar

REUTERS