Uni Eropa Beri Sanksi ke 10 Pejabat Junta dan 2 Konglomerasi Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nama Min Aung Hlaing mulai terkenal pada 2009 ketika memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar di daerah Kokang. Peristiwa ini memaksa sekitar 37 ribu penduduk etnis Kokang untuk mengungsi ke Cina. REUTERS/Soe Zeya Tun

    Nama Min Aung Hlaing mulai terkenal pada 2009 ketika memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar di daerah Kokang. Peristiwa ini memaksa sekitar 37 ribu penduduk etnis Kokang untuk mengungsi ke Cina. REUTERS/Soe Zeya Tun

    TEMPO.CO, Jakarta - Sanksi terhadap junta militer Myanmar bertambah. Perkembangan terbaru, Uni Eropa memberikan sanksi kepada 10 pejabat Militer Myanmar serta dua konglomerasi. Adapun sanksi diberikan atas aksi kudeta, kekerasan, dan pembantaian yang dilakukan Militer Myanmar terhadap warga lokal.

    "Semua individu (yang dikenai sanksi) bertanggung jawab atas aksi mengesampingkan demokrasi dan hukum yang berlaku di Myanmar. Selain itu, juga karena aksi mereka yang melanggar hak asasi manusia," ujar keterangan bersama Uni Eropa, dikutip dari Channel News Asia, Selasa, 20 April 2021.

    Siapa saja kesepuluh pejabat yang dikenai sanksi belum diungkap oleh Uni Eropa. Namun, dua konglomerasi yang dikenai sanksi dipastikan adalah Myanmar Holdings Public Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limted (MEC).

    Kedua konglomerasi adalah afiliasi dari Militer Myanmar sekaligus salah satu sumber pendapatan terbesar mereka. Mereka bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Tidak berlebihan mengatakan mereka mengontrol sektor strategis Myanmar.

    Sejak Kudeta Myanmar dimulai pada 1 Februari lalu, warga lokal sudah meminta komunitas internasional untuk tidak hanya menghukum pejabat-pejabat junta militer, tetapi juga bisnis-bisnis milik mereka. Sebab, menurut warga dan para aktivis, bisnis-bisnis itulah nadi operasi Militer Myanmar. Jika Militer Myanmar berhasil dimiskinkan, menurut mereka lebih mudah untuk mendesak mereka untuk mengakhiri kudeta. Permintaan itu terwujud.

    Kendaraan militer Myanmar berpartisipasi dalam parade pada peringatan Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, 27 Maret 2021. Sebanyak 2000 lebih orang ditahan secara sewenang-wenang saat protes terhadap kudeta militer. REUTERS/Stringer

    "Kekerasan oleh junta yang terus meningkat harus memiliki konsekuensi yang jelas," ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengapresiasi langkah yang diambil oleh anggota-anggota Uni Eropa. Menurutnya, pemberian sanksi kepada junta di Myanmar adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan tekanan. Sebab, kata ia, situasi di Myanmar kian buruk.

    Menurut laporan Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik, total ada 737 orang yang tewas selama kudeta Myanmar berlangsung. Adapun jumlah warga yang telah ditangkap, di mana salah satunya adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, mencapai 3.229 orang.

    "Manuver junta telah membawa Myanmar ke jalan buntu," ujar Heiko Maas.

    Selain Uni Eropa, pihak yang sudah memberikan sanksi kepada Myanmar adalah Amerika, Inggris, serta Kanada. Target sanksi mereka sama, pejabat junta militer serta kedua kantong uang mereka, MEC dan MEHL.

    Sementara itu, dari Asia, terutama ASEAN, belum ada sanksi apapun untuk junta Myanmar. Walau begitu, krisis Myanmar akan menjadi topik pembahasan utama dalam KTT ASEAN yang berlangsung pada 24 April nanti di Jakarta. Panglima Militer dan dalang kudeta Myanmar, Min Aung Hlaing, dikabarkan akan hadir.

    Baca juga: ASEAN Pastikan Krisis Myanmar Menjadi Perhatian Utama di KTT

    ISTMAN MP | CHANNEL NEWS ASIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.