PM Jepang Shinzo Abe bersama Shinjiro Koizumi, anak laki-laki mantan PM Jepang Junichiro Koizumi. [THE STRAITS TIMES]
TEMPO.CO, Jakarta - Kesehatan Perdana Menteri JepangShinzo Abe yang memburuk akhir-akhir ini menimbulkan berbagai spekulasi soal kelanjutan kepemimpinannya. Apalagi, dalam salah satu kunjungan ke rumah, ia berada di sana berjam-jam. Ada yang menyakini ia akan terus menjadi Perdana Menteri Jepang hingga September tahun depan, ada yang berpendapat ia akan mundur lebih awal.
Dikutip dari kantor berita Reuters pada hari ini, 26 Agustus 2020, Shinzo Abe dikabarkan akan menggelar jumpa pers soal kesehatannya pada Jumat nanti. Jika ia menyatakan kondisinya memburuk dan harus istirahat total, maka ini prosedur atau opsi yang harus ditimbang oleh Jepang:
1.Jika Abe Tidak Mampu Melanjutkan Tugasnya Pasal 9 Undang-undang Kabinet Jepang mengatakan bahwa jika seorang perdana menteri tak mampu menjalankan fungsinya, atau jabatannya kosong, maka deputi yang telah ditunjuk sebelumnya akan menjalankan peran tersebut untuk sementara.
Dalam skenario seperti itu, Deuti Perdana Menteri Taro Aso berada di baris pertama untuk menggantikan Shinzo Abe. Jika Aso tidak bisa, maka peran itu akan diisi oleh Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga.
Perpindahan tersebut bisa bersifat pendek maupun panjang. Undang-undang yang ada sendiri tidak membatasi berapa lama pelaksana tugas perdana menteri bisa menjabat. Walau begitu, wewenang pelaksana tugas perdana menteri sedikit berbeda karena dilarang mengadakan pemilihan cepat, tetapi dapat mengawasi proses penganggaran, membuat perjanjian, dan memerintahkan mobilisasi militer.
2.Jika Shinzo Abe Resign, Pemimpin Baru Dipilih Jika Shinzo Abe memutuskan untuk mundur, hal itu akan memicu pemilihan di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) untuk menggantikannya. Selanjutnya, pemungutan suara di parlemen untuk memilih perdana menteri baru.
Selama calon penggantinya dicari, Shinzo Abe dan kabinetnya harus terus menjalankan pemerintahan sampai perdana menteri baru terpilih. Namun, di sata itu, Ia tidak dapat lagi mengadopsi kebijakan baru.
Umumnya, pemenang pemilihan ketua partai akan sekaligus menjadi perdana menteri baru hingga akhir masa jabatan PM sebelumnya yang dalam hal ini September 2021. Hal itu dikarenakan partai LDP memiliki suara mayoritas di majelis rendah.
Namun, dalam kasus pengunduran diri mendadak, pemungutan suara yang luar biasa harus dilakukan “secepat mungkin”, dengan peserta dipersempit menjadi anggota parlemen dan perwakilan dari partai lokal saja.
