TEMPO.CO, Hong Kong – Ribuan pengunjuk rasa di Hong Kong berkumpul di kantor markas besar polisi pada Jumat, 21 Juni.

Baca juga: Konglomerat Hong Kong Pindahkan Uang karena RUU Ekstradisi

Mereka mendesak pengunduran diri para pejabat Hong Kong, yang dituding pro Cina, terkait proposal amandemen UU Ekstradisi.

UU Ekstradisi ini memicu unjuk rasa terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Warga Hong Kong merasa takut bakal menjadi target ekstradisi ke Cina jika dianggap melanggar hukum.

“Ada kerumunan massa besar mengepung markas besar polisi yang dapat menghambat layanan darurat polisi kepada publik,” kata Yu Hoi Kwan, pejabat senior polisi, sambil meminta publik membubarkan diri seperti dilansir Channel News Asia pada Jumat, 21 Juni 2019.

Baca juga: Cina Dukung Hong Kong Soal RUU Ekstradisi

Yu mengatakan polisi mengirim tim negosiasi untuk berbicara denga para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa, yang sebagiannya mengenakan masker hitam ini, mendesak agar Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengundurkan diri.

Sebagian pengunjuk rasa membawa payung untuk melindungi mereka dari sengatan sinar matahari. Sekelompok relawan terlihat menyemprotkan air kepada pengunjuk rasa agar mereka tenang.

Unjuk rasa ini digelar pasca penolakan pemerintah Hong Kong untuk memenuhi tuntutan pengunjuk rasa yaitu pencabutan RUU Ekstradisi.

Baca juga: 5 Poin Menarik Soal Kontroversi RUU Ekstradisi Hong Kong

Para pengunjuk rasa sempat berkumpul di kompleks gedung pemerintahan Hong Kong sebelum jam kerja. Mereka meneriakkan slogan anti-pemerintah dan sempat membuat macet jalan raya.

Dari sini, mereka bergerak menuju kantor markas besar polisi sambil berteriak “preman politik memalukan” dan ‘lepaskan orang tidak bersalah’. Mereka meminta warga pengunjuk rasa yang ditangkap saat demonstrasi kemarin dibebaskan.

Kelompok oposisi juga mendesak pemerintah menggelar investigasi soal dugaan polisi melakukan tindakan kekerasan berlebihan terhadap para pengunjuk rasa.

Warga juga membuat barikade di depan pintu gerbang kantor polisi Hong Kong untuk memperkuat posisi mereka.

Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

“Pemerintah belum merespon tuntutan kami. Setelah berhari-hari, mereka semua hanya bicara sampah,” kata Poyee Chan, 28 tahun. “Jadi kami merasa perlu untuk keluar dan mengatakan kepada mereka: kami warga negara tidak menerima respon palsu seperti itu.”

Pada awal pekan ini, seperti dilansir Reuters, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, meminta maaf untuk kedua kalinya kepada warga. Dia mengaku telah mendengar protes dan kegalauan warga soal RUU Ekstradisi.