TEMPO.CO, Jakarta - PM Australia Scott Morrison menegaskan pelobi asing tidak akan mempengaruhi undang-undang kepemilikan senjata api di negaranya.

Isu ini terkuak setelah laporan investigasi Al Jazeera yang menyelidiki partai sayap kanan One Nation mendapat donasi dan pembinaan dari National Rifle Association of America (NRA), asosiasi senjata api AS.

Seperti dikutip dalam investigasi dokumenter Al Jazeera, 27 Maret 2019, yang dirilis pada Senin, reporter yang menyamar merekam pertemuan dari dua kelompok.

Dalam percakapan yang direkam secara rahasia, perwakilan NRA memberi pedoman bagaimana untuk meredam larangan senjata api.

Baca: Selandia Baru Larang Senjata Api Semi-otomatis dan Senapan Serbu

Menurut Al Jazeera, reporternya menyamar tiga tahun untuk mendapat informasi ini.

Rodger Muller, seorang reporter Australia yang menyamar untuk tim investigasi Australia, menyusup ke dalam lobi senjata api di AS dan Australia.

Muller merekam serangkaian pertemuan NRA dan One Nation di Washington DC, September tahun lalu.

Secara garis besar, rekaman mengungkap bagaimana NRA bereaksi terhadap penembakan massal dan memanipulasi media untuk mendorong agenda pro kepemilikan senpi.

Baca: Bagaimana Aturan Kepemilikan Senjata Api di Selandia Baru?

Ketua umum partai One Nation sekaligus senator Australia, Pauline Hanson, telah lama berupaya melonggarkan undang-undang senjata api Australia, yang melarang semua senjata api otomatis dan semi-otomatis.

Seperti diketahui, undang-undang senjata api Australia terkenal ketat. UU ini diperkenalkan pada 1996 setelah pembantaian yang menewaskan 35 orang di Port Arthur, di mana pelaku menggunakan senapan semi-otomatis.

Menurut NRA, undang-undang senjata api Australia tidak masuk akal.

<!--more-->

Saat itu Robert Muller, reporter penyamaran Al Jazeera yang mengaku sebagai juru kampanye pro senjata, memperkenalkan Kepala Staf One Nation, James Ashby, dan pemimpin cabang Queensland-nya, Steve Dickson, ke perwakilan NRA, dan bepergian dengan pasangan itu ke Washington, DC lalu tahun.

Ashby dan Dickson berharap dapat memperoleh sumbangan politik hingga US$ 20 juta (Rp 284 miliar) dari para pendukung lobi senjata AS.

Dalam pertemuan di markas besar NRA di Virginia, para pejabat memberikan kiat-kiat Ashby dan Dickson untuk menggalang dukungan publik untuk mengubah undang-undang senjata Australia dan melatih pasangan itu tentang cara merespons penembakan massal.

"Metode terbaik untuk menangani pertanyaan media setelah pembantaian adalah 'tidak mengatakan apa-apa'," menurut Catherine Mortensen, seorang petugas penghubung media NRA. Tetapi jika ada pertanyaan, dia merekomendasikan strategi komunikasi ofensif, termasuk mengalihkan perhatian publik dengan memoles pendukung pengawasan senjata.

Dia kemudian menjelaskan bagaimana NRA memanipulasi liputan media. Lars Dalseide, anggota NRA lain, menyuruh One Nation untuk meminta jasa wartawan yang akrab.

"Kami ingin mencetak cerita tentang orang-orang yang dirampok, diserbu rumah mereka, dipukuli atau apa pun itu dan itu bisa ditolong jika mereka memiliki senjata. Dan itu akan menjadi angle pada cerita Anda. Itulah yang dia harus menulis. Dia harus mengeluarkan dua sampai lima berita dalam seminggu," katanya.

Rodger Muller (tengah) menemani Steve Dickson dari One Nation (kiri) dan James Ashby (kanan) ketika mereka melakukan perjalanan ke Washington, DC untuk bertemu NRA.[Al Jazeera]

Menanggapi laporan ini, PM Morrison mengatakan di Twitter bahwa undang-undang senjata api Australia tidak akan berubah.

"Laporan bahwa politisi senior One Nation mencari donasi asing dari lobi senjata AS untuk mempengaruhi pemilu dan undang-undang senjata kami sangat mencemaskan," kata Morrison di Twitter, seperti dikutip dari CNN.

"Syukurlah, pemerintahan kami juga memiliki undang-undang yang mengkriminalisasi mereka yang mendapat donasi politik jadi pelobi asing tidak bisa mempengaruhi politik kami," katanya.

Baca: Selandia Baru Larang Seluruh Jenis Senjata Semi-Otomatis

NRA tidak mau berkomentar terkait laporan ini. Sementara kepala staf One Nation dan politisi Steve Dickson mengatakan, Al Jazeera adalah media Qatar yang ingin melemahkan demokrasi Australia.

Keduanya membantah mencari dana dari kelompok asosiasi senjata api AS (NRA), dan mengaku hanya belajar teknik politik meskipun mereka mengaku berpergian bersama reporter Al Jazeera saat bertemu NRA.