TEMPO.CO, Seoul – Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, meminta perombakan unit intelijen militer terkait usulan unit itu agar pemerintah menerapkan undang-undang darurat militer dalam menangani gelombang protes anti-pemerintah pada 2016.

Baca:

Saat itu, masyarakat Korea Selatan menggelar unjuk rasa besar-besaran mendesak Presiden Park Geun-hye untuk mundur terkait skandal korupsi.

Moon mengatakan usulan darurat militer itu sebagai hal ilegal.

“Militer harus merasa takut kepada rakyat sendiri dibandingkan kepada siapapun,” kata Moon kepada media di Istana Biru atau Cheong Wa Dae, Jumat, 27 Juli 2018.

Moon menambahkan,”Inspeksi yang dilakukan Komando Keamanan Pertahanan atau Defense Security Command terhadap keluarga dari para korban kapal feri Sewol yang tenggelam dan usulan kepada pemerintah untuk menerapkan keadaan darurat militer seharusnya tidak pernah terjadi sama sekali.”

Media Korea Times melansir Moon mendapat penjelasan soal adanya dokumen kontroversial buatan DSC berjudul “Wartime Martial Law and Joint Action Plan” atau “Hukum Darurat Militer saat Perang dan Rencana Aksi Bersama.”

Presiden Moon mengatakan DSC harus menjadi unit yang berkontribusi terhadap penguatan kemampuan pertahanan dengan secara patuh ke dalam misi alaminya. Moon mendesak militer melakukan reformasi menyeluruh terhadap unit intelijen ini.

Istana Biru, sebelumnya, telah mengungkapkan sejumlah dokumen milik DSC yang menunjukkan niat unit itu untuk mengambil alih parlemen dengan menangkapi para pemimpin oposisi.

“Ini memunculkan dugaan adanya rencana militer melakukan kudeta,” begitu dilansir Korea Herald.

Baca:

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Song Young-moo dan DSC melakukan rapat pada Jumat, 27 Juli 2018. Kedua pihak berbeda pendapat dengan pejabat DSC mengatakan menhan menyetujui rencana penerapan UU darurat militer itu.

Sebaliknya, Menhan Song membantah tudingan itu dan nyaris menyebut DSC melakukan pemberontakan.

Presiden Moon mengatakan setiap orang yang bersalah akan dimintai jawaban. Dia memerintahkan investigasi independen mengenai usulan penerapan darurat militer itu. Moon juga telah memerintahkan petinggi militer dan menhan menyerahkan semua dokumen terkait soal ini.

“Isu utama adalah menemukan kebenaran mengenai dokumen gawat darurat militer ini. Kita harus mengidentifikasi masalah ini secara menyeluruh, kenapa (militer) membuat dokumen-dokumen itu dan seberapa jauh militer akan melakukan rencana itu,” kata Moon seperti dijelaskan juru bicara Istana Biru, Kim Eui-kyeom.

Kim menambahkan kebutuhan untuk melakukan reformasi total terhadap DSC semakin membesar.

“Saya meminta satgas reformasi DSC mempercepat diskusi dan menyerahkan proposal reformasi secepatnya,” kata Kim menirukan Presiden Korea Selatan Moon.