Selasa, 25 September 2018

Terungkap, Militer Korea Selatan Era Presiden Park Ingin Kudeta

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada 12 November 2016, orang-orang menyalakan lilin sambil menuntut Presiden Korea Selatan Park Geun-hye untuk mengundurkan diri di Seoul, Korea Selatan.[AP Photo/Ahn Young-joon]

    Pada 12 November 2016, orang-orang menyalakan lilin sambil menuntut Presiden Korea Selatan Park Geun-hye untuk mengundurkan diri di Seoul, Korea Selatan.[AP Photo/Ahn Young-joon]

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, memerintahkan penyelidikan independen khusus terhadap dugaan bahwa unit intelijen militer telah mengusulkan tindakan bersenjata terhadap aksi damai tahun lalu yang memprotes mantan Presiden Park.

    Dilaporkan Japan Times, 11 Juli 2018, pekan lalu seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat yang berkuasa, mengungkapkan dokumen yang menunjukkan bahwa Komando Keamanan Pertahanan Angkatan Darat Korea Selatan (DSC) telah mempertimbangkan mengumumkan darurat militer jika demonstrasi menentang atau mendukung eks Presiden Park Geun-hye berujung kekerasan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan pemakzulannya atas skandal korupsi.

    Baca: Ternyata ini Besar Biaya Latihan Tempur Amerika Serikat - Korsel

    Rencana yang tidak pernah dilaksanakan itu didasarkan pada prediksi bahwa Mahkamah Konstitusi akan membatalkan pemakzulan Park. Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk mendakwa Park, yang memicu protes kecil yang mengecam putusan.

    "Presiden Moon Jae-in telah memerintahkan Menteri Pertahanan Song Young-moo untuk membentuk tim investigasi independen untuk dengan cepat dan adil menyelidiki tuduhan bahwa Komando Keamanan Pertahanan membuat dokumen yang mengusulkan mempertimbangkan undang-undang darurat militer," kantor berita Yonhap Selatan mengutip Blue House dalam pernyataan resminya.

    Tim investigasi khusus akan terdiri dari jaksa militer yang tidak terkait dengan tentara atau DSC. Tim ini akan berfungsi sebagai penasihat independen, tidak tunduk pada arahan dari pejabat militer, termasuk menteri pertahanan sendiri.

    Dilansir Associated Press, berdasarkan isi dokumen, Komando Keamanan Pertahanan menilai bahwa pengunjuk rasa anti-Park akan menyerukan “revolusi” jika pengadilan menolak pemakzulan Park. Massa Pro-Park, akan mempertimbangkan putusan pengadilan pemakzulan Park sebagai "pemberontakan," menurut dokumen yang dirilis.

    Dokumen berisi sebuah sekenario bahwa kelompok pemrotes diduga akan melempar bom molotov saat demonstrasi di jalan, membakar stasiun polisi dan mencuri senjata di sana, dan mencoba menduduki gedung Mahkamah Konstitusi dan istana kepresidenan jika pengadilan tidak memutuskan tuntutan kelompok itu. Lebih lanjut dokumen mengatakan protes itu akan menyebabkan krisis dalam keamanan nasional pada saat Korea Utara diperkirakan akan meluncurkan provokasi atas latihan militer musim semi Korea Selatan dengan Amerika Serikat.

    Pada 27 Oktober 1979, orang-orang berjalan di samping tank tentara Korea Selatan setelah darurat militer diumumkan pasca-kematian Presiden Korea Selatan Park Chung-hee di Seoul, Korea Selatan. [Foto AP / Kim Chon-Kil, File]

    Namun rencana militer tidak dilaksanakan. Park sendiri ditangkap dan dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Park adalah putri dari mantan diktator Park Chung-hee, yang memerintah Korea Selatan selama 18 tahun setelah kudeta 1961. Dia memobilisasi militernya untuk menekan protes dan mengeluarkan serangkaian keputusan darurat untuk menjebloskan penentangnya ke penjara. Setelah pembunuhannya, Mayor Jenderal Chun Doo-hwan merebut kekuasaan melalui kudeta lain dan melancarkan tindakan brutal militer terhadap pemberontakan pro-demokrasi di selatan Korea Selatan yang menewaskan sedikitnya 200 orang pada 1980.

    Baca: Korea Selatan Tanggung 90 Persen Biaya Pangkalan Baru AS

    Menurut dokumen itu, komando menganggap menempatkan pasukan di tempat-tempat umum yang disebut "keputusan garnisun", yang terakhir kali digunakan pada 1979. Keputusan itu memungkinkan pasukan untuk mobilisasi tetapi berbeda dari darurat militer, yang menempatkan seluruh pemerintah di bawah kontrol militer. Pemerintah liberal Moon berencana untuk menghapus keputusan tersebut. Dokumen komando ini memicu perdebatan politik yang memanas di Korea Selatan.

    Partai berkuasa Moon jae-in dan aktivis liberal mengatakan dokumen itu secara virtual menargetkan para pengunjuk rasa anti-Park, yang jauh lebih banyak daripada kubu pendukung Park. Lim Tae-hoon, kepala Pusat Hak Asasi Manusia Militer untuk Korea, menyebut dokumen berisi rencana untuk meluncurkan "kudeta" untuk Park. Namun partai oposisi konservatif mengatakan, Moon berusaha menggunakan dokumen itu untuk menyerang mantan sekutu Park. Lim Tae-hoon mengatakan bahwa mereka melaporkan dua mantan perwira komando Korea Selatan kepada jaksa terkait temuan dokumen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Haringga Sirla, Korban Ketujuh Ricuh Suporter Persib dan Pesija

    Haringga Sirla menjadi korban ketujuh dari perseteruan suporter Persib versus Persija sepanjang 2012 sampai 2018.