TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk bernegosiasi damai dengan para pemberontak komunis, setelah dinas intelijen menemukan rencana menggulingkan Duterte dari kekuasaannya pada Oktober.

"Sison mengatakan kalau saya tidak akan bertahan selama tiga tahun jadi saya memberi tahu Sison sekarang, 'Saya tidak ingin berbicara dengan Anda karena Anda mengatakan saya hanya akan bertahan selama tiga tahun. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Terserah Anda," kata Rodrigo Duterte dalam pidatonya di Davao, seperti dilaporkan Manila Times, 8 Juli 2018.

Baca: Duterte Tak Jadi Presiden Filipina di Bawah Konstitusi Baru

Sison bernama lengkap Jose Maria "Joma" Sison, yang merupakan pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).

"Mereka berkata daripada bertarung, mereka hanya akan membuang energi mereka untuk menyingkirkan Duterte. Baiklah kalau begitu jika memang itu yang diinginkan orang-orang. Saya siap disingkirkan, tapi mari kita berperang dulu," lanjut Duterte.

Duterte mengaku kalau dia lebih suka berperang dengan pemberontak komunis setelah Sison mengatakan dia akan digulingkan dalam waktu tiga tahun. Rodrigo Duterte mengatakan dia siap untuk menjadi warga biasa jika digulingkan dari jabatannya dan jika ini memang takdirnya.

Jose Maria 'Joma' Sison, pendiri Partai Komunis Filipina (CPP).[The Daily Sentry]

Duterte menyebut Sison telah berjuang selama 50 tahun, maka kami akan memulai 50 tahun lagi. Duterte bersikeras lebih memilih pergi berperang daripada menyerah pada permintaan kelompok pemberontak untuk berkoalisi.

"Saya seorang pengacara. Saya telah membaca perjanjian. Jika Anda meringkasnya, jika mereka menakar ..., itu akan berakhir dengan pembagian kekuasaan dan dalam pemerintahan koalisi. Saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ayo pergi berperang. Mari kita semua pergi berperang," kata Duterte.

Pernyataan Duterte muncul setelah Angkatan Bersenjata Filipina membenarkan bahwa pemberontak komunis diduga merencanakan untuk menggulingkan Duterte pada Oktober tahun ini.

Sementara itu, Sison mengirimkan ucapan terima kasihnya kepada Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana untuk mengekspos kebohongan Duterte untuk memberinya keselamatan dan keamanan jika dia kembali ke Filipina.

Dilansir dari inquirer.net, sebelumnya selama pertemuan informal di Belanda, koalisi National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dan panel pemerintah Filipina setuju untuk melanjutkan negosiasi resmi, yang disetujui oleh Rodrigo Duterte pada November tahun lalu, yang rencananya digelar pada 28-30 Juni di Norwegia.

Baca: Duterte Mundur Sebagai Presiden Filipina Jika Tuhan Ada

Duterte mengatakan para pemberontak komunis mengusulkan reformasi ekonomi, mengacu pada rancangan Perjanjian Komprehensif tentang Reformasi Sosial dan Ekonomi (Caser), yang seharusnya dibahas oleh para perunding pemerintah dan pemberontak setelah pembicaraan resmi dimulai pada 28 Juni.

Caser merupakan ssalah satu dari empat perjanjian yang diusulkan di meja perundingan, yang berisi antara lain, program reformasi agraria radikal yang akan memungkinkan penyitaan tanah kepemilikan dan mendistribusikan ini secara gratis kepada petani yang tidak memiliki lahan.

Reformasi ekonomi yang diusulkan juga mewujudkan industrialisasi nasional, dengan tambang lokal yang memasok pabrik-pabrik Filipina dengan bahan mentah, bukan hanya mengekspor biji mineral.

Pemerintah Norwegia telah bersedia memfasilitasi pembicaraan untuk mengakhiri pemberontakan hampir 50 tahun di Filipina. Kedua pihak juga menyepakati gencatan senjata sebelum perjanjian gencatan senjata resmi. Baik pemerintah Filipina maupun pemberontak komunis akan menandatangani perjanjian perdamaian sementara.

Namun semua ini gagal setelah Duterte membatalkan rencana negosiasi Oslo, dengan alasan pemerintah perlu mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu mengenai perjanjian sebelumnya.

Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]

Pada Rabu 5 Juli, pemerintah Filipina menetapkan empat syarat baru, berdasarkan perintah Presiden sebagai prasyarat negosiasi, yakni negosiasi akan diadakan di Filipina, bahwa akan ada gencatan senjata di mana gerilyawan NPA (faksi militer komunis) harus tetap berada di kamp-kamp yang ditunjuk, pemberontak harus berhenti mengumpulkan "pajak revolusioner" dan tidak ada pemerintahan koalisi untuk partai Komunis.

Baca: Bekas Ketua MA Filipina Sebut Duterte Anti Lembaga Demokrasi

Sison menolak menghadiri negosiasi di Filipina. Dia dan NDFP telah berulang kali membantah mereka sedang mencari pemerintah koalisi. Sison juga membantah para pemberontak berencana untuk menggulingkan Rodrigo Duterte pada Oktober tahun ini, dan mengatakan rencana itu semata-mata disebarkan oleh Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana, yang secara terbuka menentang perundingan damai.