Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bekas Ketua MA Filipina Sebut Duterte Anti Lembaga Demokrasi

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersiap naik helikopter untuk melakukan kunjungan ke medan pertempuran di Marawi, 20 Juli 2017. Ini merupakan kunjungan pertama Duterte ke daerah yang dikepung kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP
Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersiap naik helikopter untuk melakukan kunjungan ke medan pertempuran di Marawi, 20 Juli 2017. Ini merupakan kunjungan pertama Duterte ke daerah yang dikepung kelompok Maute yang berafiliasi dengan ISIS. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP
Iklan

TEMPO.CO, Manila – Bekas ketua Mahkamah Agung Filipina, Maria Lourdes Sereno, mengatakan Presiden Rodrigo Duterte menunjukkan pola perilaku gemar menggoyang lembaga tinggi negara dan menyerang institusi publik.

Sereno mencontohkan Duterte kerap mengkritik Komisi HAM, lembaga Ombudsman, dan Komisi Regulator Energi.

Baca: 

Wali Kota di Filipina Tewas Ditembak Bandar Narkoba, Dendam?

Lagi, Wali Kota Filipina Jadi Korban Penembakan

Sereno juga mengatakan Duterte menyerangnya setelah dia mengkritik daftar hakim terkait narkoba yang dibuat pemerintah.

“Pada Agustus 2016, dia bilang akan saya beri tahu jajaran eksekutif untuk tidak mematuhi Anda. Dengan kata lain, jika Anda mengkritik saya maka saya akan mengatakan kepada mereka agar tidak mematuhi Anda. Itu menunjukkan dia (Duterte) siap untuk melakukan pelanggaran konstitusi padahal merupakan tugas dari eksekutif untuk mengimplementasikan putusan pengadilan,” begitu kata Sereno kepada media ANC seperti dikutip ABS CBN, Jumat, 6 Juli 2018.

Bekas Ketua Mahkamah Agung Filipina, Maria Lourdes Sereno. The Volatilian

Sereno, yang diberhentikan oleh rekan sesama hakim dari posisi ketua MA atas desakan Duterte, melanjutkan Duterte sepertinya berpendirian dia bisa melanggar semua ketentuan. “Faktanya, dia seperti menganggap tidak ada batasan yang harus diperhatikan. Kemana dia akan membawa kita sebagai bangsa merupakan pertanyaan bagi kita semua sekarang,” kata Sereno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: 

Wali Kota Pro Duterte Perangi Narkoba Tewas Ditembak

Sebut Tuhan Bodoh, Presiden Duterte Tidak akan Minta Maaf?

Secara terpisah, aktivis HAM dari Human Righs Watch Filipina, Carlon Conde, menuding Duterte menggunakan kebijakan perang narkoba sebagai kamuflase untuk menekan oposisi. “Tewasnya Wali Kota seperti Antonio Halili menimbulkan rasa takut di hati para politisi terutama di provinsi yang akhirnya terpaksa mengikuti garis politik Duterte,” kata Conde seperti dilansir Time.

Walikota di Filipina, Antonio Cando Halili (tengah).

Halili tewas ditembak sniper saat sedang menggelar upacara bendera rutin di depan kantor wali kota Tanauan, yang digelar setiap pekan. Sehari kemudian, Wali Kota Ferdinand Bote tewas ditembak pengendara motor saat sedang berkendaraan mobil Fortuner.

Beberapa bulan pasca terpilih sebagai Presiden Filipina pada 2016, Duterte menerbitkan daftar 158 orang pejabat publik yang dituduh terlihat dalam perdagangan narkoba. Pada tahun ini, dia juga menerbitkan daftar 600 orang. “Setidaknya empat orang wali kota yang masuk dalam daftar narkoba pemerintah tewas,” begitu dilansir Time.

Media CBS ABN melansir ada 13 wali kota dan wakil yang tewas ditembak sejak Duterte menjabat sebagai Presiden. Sebagian dari mereka masuk dalam daftar narkoba Duterte.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ferdinand Marcos Jr Janji akan Balas Tindakan Beijing di Laut Cina Selatan

11 jam lalu

Bendera Filipina berkibar dari BRP Sierra Madre, sebuah kapal Angkatan Laut Filipina yang kandas sejak 1999 dan menjadi detasemen militer Filipina di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly, di Laut Cina Selatan, 29 Maret 2014. REUTERS  /Erik De Castro
Ferdinand Marcos Jr Janji akan Balas Tindakan Beijing di Laut Cina Selatan

Ferdinand Marcos Jr. akan menerapkan tindakan balasan yang proporsional terhadap serangan Cina di Laut Cina Selatan.


Iran Bebaskan Semua Awak Kapal Tanker Minyak asal Filipina yang Disita di Teluk Oman

1 hari lalu

Teluk Oman telah melihat serangan drone lapis baja sebelumnya - pada tahun 2021 serangan Iran yang diduga menghantam kapal tanker Mercer Street. REUTERS
Iran Bebaskan Semua Awak Kapal Tanker Minyak asal Filipina yang Disita di Teluk Oman

Filipina mengatakan pada Rabu 27 Maret 2024 bahwa Iran telah membebaskan 18 awak kapal tanker minyak warga Filipina yang disita di Teluk Oman


Usai Insiden dengan Filipina, Cina Perketat Penjagaan di Laut Cina Selatan

4 hari lalu

Kapal militer Tiongkok beroperasi di Whitsun Reef di Laut Cina Selatan, 2 Desember 2023. Penjaga Pantai Filipina/Handout via REUTERS.
Usai Insiden dengan Filipina, Cina Perketat Penjagaan di Laut Cina Selatan

Kementerian Pertahanan Cina memperingatkan Filipina untuk berhenti melakukan tindakan "provokatif" di Laut Cina Selatan.


Filipina Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Bola Voli Putra 2025, Geser Posisi Indonesia

7 hari lalu

Ilustrasi Bola Voli. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Filipina Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Bola Voli Putra 2025, Geser Posisi Indonesia

Filipina mengalahkan Indonesia pada pengajuan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia Bola Voli Putra atau Mens World Championships 2025.


Jurnalis Asia Tenggara Luncurkan Jaringan Anti-korupsi Baru: JAC

8 hari lalu

Journalist Against Corruption (JAC) baru saja dibentuk beranggotakan 35 wartawan dari tujuh negara di Asia Tenggara pada Rabu, 20 Maret 2024. Para jurnalis di organisasi ini berkomitmen untuk meningkatkan liputan mereka mengenai isu-isu korupsi di kawasan Asia Tenggara. Tempo/Dokumentasi JAC
Jurnalis Asia Tenggara Luncurkan Jaringan Anti-korupsi Baru: JAC

Jaringan jurnalis antikorupsi ini bertujuan untuk menjadi platform untuk investigasi kolaboratif nasional dan regional serta kesempatan pelatihan.


Sembuh dari Pneumonia, Imelda Marcos Keluar dari Rumah Sakit

14 hari lalu

Imelda Marcos. AP/Pat Roque
Sembuh dari Pneumonia, Imelda Marcos Keluar dari Rumah Sakit

Mantan Ibu Negara Imelda Marcos keluar dari rumah sakit setelah pekan lalu dirawat karena pneumonia ringan.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

15 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengadakan konferensi pers di Berlin, Jerman, 12 Maret 2024. REUTERS/Liesa Johannssen
Kanselir Jerman Olaf Scholz Serukan Deeskalasi di Laut Cina Selatan

Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan deeskalasi sengketa Laut Cina Selatan harus menjadi prioritas.


Dua Awak Kapal Filipina Tewas dalam Serangan Rudal Houthi di Teluk Aden

21 hari lalu

Militan Houthi yang didukung Iran di Yaman telah meningkatkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. REUTERS
Dua Awak Kapal Filipina Tewas dalam Serangan Rudal Houthi di Teluk Aden

Dua dari tiga awak kapal yang tewas dalam serangan mematikan Houthi di Teluk Aden dikonfirmasi sebagai warga negara Filipina.


Kelompok Transgender Filipina dan Thailand Baku Hantam, Apa Penyebabnya?

22 hari lalu

Ilustrasi tawuran / perkelahian / kerusuhan. Shutterstock
Kelompok Transgender Filipina dan Thailand Baku Hantam, Apa Penyebabnya?

Polisi Thailand membubarkan perkelahian antara kelompok transgender Filipina dan Thailand


Ferdinand Marcos Jr Sebut Filipina Tak akan Serahkan Yurisdiksi Maritim di Laut Cina Selatan

24 hari lalu

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Aaron Favila/POOL via REUTERS
Ferdinand Marcos Jr Sebut Filipina Tak akan Serahkan Yurisdiksi Maritim di Laut Cina Selatan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyayangkan Cina terus melanggar kedaulatan dan yurisdiksi negaranya di Laut Cina Selatan.