TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pengamat politik Malaysia, Bridget Welsh, mengatakan Perdana Menteri Najib Razak memiliki masalah dengan tingkat popularitasnya menjelang digelarnya pemilihan umum di negara itu pada 9 Mei 2018.

Ini terkait dengan terungkapnya skandal dugaan korupsi dana publik yang dikelola perusahaan pelat merah 1 Malaysia Development Berhard.

Baca: PM Najib Razak Bantah Malaysia akan Bangkrut, Ini Buktinya

“Najib menjadi tokoh Perdana Menteri paling tidak populer dalam sejarah (Malaysia) menjelang pemilu,” kata Welsh, yang juga merupakan seorang associate professor bidang ilmu politik di John Cabot University in Roma, Italia, kepada Tempo lewat email, Selasa, 24 April 2018.

Welsh menambahkan,”Ada kemarahan publik yang signifikan di mayoritas populasi kepada dia (Najib).”

Baca: Eksklusif -- Pengacara Pertanyakan Keabsahan PM Najib Razak

Dalam berbagai pernyataannya ke publik, Najib Razak membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi 1MDB. "Saya minta semua orang membaca hasil laporan dari Komite Akuntan Publik. Apakah ada paragraf yang menyatakan saya mencuri uang 1MDB? Sama sekali tidak ada," kata Najib pada Maret 2018 seperti dilansir media Malaysia Kini.

Pengamat politik Bridget Welsh, associate professor bidang ilmu politik di John Cabot University in Roma, Italia. Dia juga peraih gelar Phd dari Columbia University. The Malaysian Insight/Kamal Ariffin

Menurut Welsh, yang juga menjadi peneliti senior di The Habibie Center, dampak dari skandal 1MDB ini terasa pada basis pendukung partai oposisi dengan efek terbatas pada basis tradisional pendukung Najib di pedesaan, yang relatif miskin dan berpendidikan rendah.

Dalam wawancara dengan Tempo baru-baru ini, Presiden Partai Keadilan Rakyat, Wan Azizah Wan Ismail, mengatakan praktek korupsi marak terjadi di Malaysia dan itu bermula dari pemerintahan PM Najib Razak.

Menurut Welsh, bagi kebanyakan calon pemilih pada pemilu nanti isu 1MDB terlalu kompleks untuk dipahami. Bahkan ada kesan, Najib selamat dari skandal ini. “Efek utama di dunia internasional adalah skandal ini menunjukkan Malaysia sebagai salah satu negara kleptokrasi,” kata Welsh, yang sedang berada di Malaysia mengikuti perkembangan politik menjelang pemilu.

Kleptokrasi adalah istilah dari Yunani untuk menggambarkan pemerintahan yang gemar mencuri uang publik demi kepentingan segelintir elit. Baru-baru ini, Najib Razak, lewat cuitan di akun Twitter @NajibRazak, mengkritik balik partai oposisi soal pengelolaan uang publik, yang menurutnya justru berkembang.