TEMPO.CO, Davao City -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan dia akan memerintahkan penangkapan jaksa penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) jika berani melakukan aktivitas di negara itu.

Duterte beralasan Filipina sudah bukan menjadi anggota ICC sehingga pengadilan itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

“Anda tidak bisa menggelar proses apapun di sini tanpa basis. Itu ilegal dan saya akan menangkap Anda,” kata Duterte kepada media, seperti dilansir Reuters, Jumat, 13 April 2018.

Duterte melanjutkan komentarnya. “Apa otoritas Anda sekarang? Jika kami bukan anggota dari perjanjian (keanggotaan ICC) itu, mengapa Anda … di negara ini,” kata dia.

Baca: Filipina Keluar dari ICC, Duterte Ajak Negara lain

Komentar Duterte ini ditujukan kepada jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda. Pada Februari 2018, Bensouda mengatakan dia mulai menggelar pemeriksaan penduluan atas laporan dari seorang pengacara Filipina.

Jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). ICC

Pengacara Filipina ini menuding Duterte dan sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kejahatan melawan kemanusiaan dan membuat kebijakan membunuh para penjahat.

Baca: Pasca Duterte Keluar ICC, Polisi Tembak Mati 13 Pengedar Narkoba

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi bahwa Bensouda apakah dia telah tiba dan mengumpulkan informasi di Filipina. Kantor ICC dan kementerian Luar Negeri Filipina juga belum merespon soal ini.

Media Rappler dari Filipina melansir Duterte mengatakan ini dalam jumpa pers setibanya di Davao City dari perjalanan ke Cina dan Hong Kong.

“Kaya ikaw, Ms Fatou, huwag kang pumunta dito kasi (Jadi, Nona Fatou, jangan datang kemari karena) saya akan melarang Anda,” kata pemimpin Filipina berusia 73 tahun itu.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS

Sejak Juli 2016, polisi telah menembak mati lebih dari 4000 orang yang mereka sangka sebagai pengedar dan bandar narkoba karena melawan saat ditangkap.

Namun, kelompok advokasi publik menuding banyak dari tindakan itu merupakan eksekusi, yang dibantah polisi. Mereka memperkirakan jumlah korban tewas sekitar 7000 orang.

Soal pemeriksaan ICC ini, Duterte telah memerintahkan polisi untuk tidak bekerja sama dengan penyelidik dari luar negeri terkait kasus perang narkoba yang dilakukannya.

Sebelumnya, Duterte pernah menyatakan tekadnya untuk menghadapi ICC dan para pengkritik kebijakannya soal perang narkoba. Dia beralasan ICC memiliki yurisdiksi untuk menginvestigasi kejahatan yang terjadi selama periode awal keanggotaan Filipina pada 2011 hingga berlakunya penarikan keanggotaan yang berlaku efektif pada Maret 2019.