TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menyiapkan sebuah konferensi untuk memecahkan masalah krisis kemanusiaan di Jalur Gaza namun tak dihadiri oleh utusan Palestina.

Perwakilan Palestina yang menolak undangan Gedung Putih guna menghadiri konferensi tersebut mengatakan, acara yang akan digelar pada Selasa pekan depan di Washington itu sebagai upaya menghapus persoalan yang sesungguhnya dihadapi oleh rakyat Palestina, termasuk soal proyek bantuan.

Baca: Palestina: Pengakuan Trump Atas Yerusalem Tak Bisa Diterima

Demonstran terjatuh saat menghindari bentrokan dengan tentara Israel, dekat perbatasan dengan Israel di Jalur Gaza selatan, 2 Maret 2018. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Meskipun demikian, tulis Al Jazeera dalam laporannya Rabu, 14 Maret 2018, perwakilan dari 20 negara termasuk Israel dan negara-negara Arab bakal tetap hadir di konferensi tersebut. "Konferensi ini membicarakan masalah tantangan kesehatan di Gaza, persoalan air bersih, listrik, kemiskinan dan ketersediaan pangan di sana," Al Jazeera melaporkan.

Saat ini, warga Gaza frustasi akibat blokade air dan aliran listrik oleh Israel, serta masalah kesehatan karena dokter tidak bisa menjangkau mereka.

Blokade terhadap wilayah Gaza oleh Israel berlangsung sejak Juni 2007 bersamaan dengan kebijakan Israel menutup seluruh wilayah darat, laut dan udara ke kawasan tersebut setelah Hamas memenangkan pemilihan umum di Gaza setahun sebelumnya.Seorang pendemo menggunakan sebuah katapel saat bentrokan dengan tentara Israel menyusul demonstrasi menentang keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di kota Ramallah, Tepi Barat, 29 Desember 2017. AP Photo

Sejumlah laporan media menyebutkan, Israel menguasai seluruh wilayah udara dan perairan di sekitar Gaza serta tiga titik perbatasan. Sedangkan titik perbatasan ketiga dikuasai oleh Mesir. "Israel dan Mesir telah menutup perbatasannya menyebabkan masalah krisis ekonomi dan kemanusiaan di Gaza."

Baca: Mesir Buka Perbatasan dengan Gaza untuk Jamaah Haji Palestina

Gaza adalah kediaman bagi sekitar dua juta penduduk Palestina, sebagian dari mereka terlibat dalam unjuk rasa menentang keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sejak Trump menegaskan sikapnya soal Yerusalem, Palestina tidak mengakui lagi posisi Amerika Serikat sebagai negara penengah perdamaian antara Palestina dengan Israel. Bagi Palestina, Yerusalem Timur, adalah ibu kotanya yang akan datang.