Beban Pajak Tinggi, Harian Independen Kamboja Ditutup

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor koran The Cambodia Daily di Phnom Penh, Kamboja. REUTERS/Samrang Pring

    Kantor koran The Cambodia Daily di Phnom Penh, Kamboja. REUTERS/Samrang Pring

    TEMPO.CO, Phnom Penh - Manajemen sebuah surat kabar independen berbahasa Inggris di Kamboja, The Cambodia Daily, menghentikan publikasi surat kabar mereka setelah pemerintah Perdana Menteri Hun Sen memerintahkan koran tersebut untuk membayar sejumlah tunggakan pajak yang tinggi.

    Setelah 24 tahun melakukan jurnalisme independen, The Cambodia Daily akan menerbitkan edisi akhir mereka pada hari ini.

    Phnom Penh Post melaporkan pada Senin, 4 September 201,7 bahwa surat kabar The Cambodia Daily, dikenal karena kerap melakukan liputan terhadap isu-isu kritis seperti korupsi, hak asasi manusia dan lingkungan.

    Baca: Hun Sen Ancam Perang Saudara Jika Partainya Kalah Pemilu

    Pemerintah mengatakan bahwa The Cambodia Daily harus ditutup jika gagal membayar pajak sebesar US$ 6,3 juta atau setara Rp 84 miliar, termasuk denda atas keterlambatan membayar pajak untuk jangka waktu 10 tahun.

    "Setelah 24 tahun dan 15 hari, pemerintah Kamboja akhirnya menghancurkan The Cambodia Daily, sebuah surat kabar khusus yang membawa kebebasan media di Kamboja," demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh surat kabar tersebut.

    Pengumuman pemerintah juga bertepatan dengan penangkapan kontroversial terhadap pemimpin oposisi Kem Sokha pada Ahad lalu.

    Harian ini telah memainkan bagian yang tidak terpisahkan dalam memberikan informasi kepada publik Kamboja, dan berlanjut bahkan pada hari terakhir surat kabar tersebut, dengan para reporter dengan sungguh-sungguh berupaya untuk mengungkap penangkapan Kem Sokha.

    PHNOM PENH POST | YON DEMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.