Kolombia Perpanjang Gencatan dengan FARC hingga Akhir Tahun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos, mendapat hadiah Nobel 2016 untuk bidang perdamaian untuk upaya kerja kerasnya dalam mengakhiri perang saudara di negara ini selama lebih dari 50 tahun.  REUTERS/Jose Miguel Gomez

    Presiden Kolombia, Juan Manuel Santos, mendapat hadiah Nobel 2016 untuk bidang perdamaian untuk upaya kerja kerasnya dalam mengakhiri perang saudara di negara ini selama lebih dari 50 tahun. REUTERS/Jose Miguel Gomez

    TEMPO.CO, Bogota - Presiden Kolombia Juan Manuel Santos memperpanjang masa gencatan senjata dengan kelompok pemberontak Marxis, Pasukan Bersenjata Revolusioner Kolombia (FARC), hingga akhir tahun. “Saya memperpanjang hingga akhir tahun setelah mendengar masukan dari demo mahasiswa pendukung perdamaian.” 

    “Mereka mengatakan generasi muda tengah menanti dan berharap tidak ada lagi peluru ditembakkan,” kata Santos dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Kamis, 13 Oktober 2016, waktu setempat.

    Seperti dilansir Reuters, Jumat, 14 Oktober 2016, langkah ini ditempuh Santos untuk menyelamatkan pakta perdamaian yang kalah dalam referendum pada 2 Oktober lalu. Gencatan senjata dengan FARC yang telah disepakati Agustus lalu dibatalkan ketika referendum menolak dengan suara tipis pakta perdamaian untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung 52 tahun dan menewaskan 220 ribu orang. 

    Sebelumnya, Santos memperpanjang gencatan senjata hingga 31 Oktober mendatang. Santos dan delegasi perunding pemerintah kini tengah menerima proposal dari perwakilan yang menolak pakta damai. 

    Para penentang menuding kesepakatan ini terlalu ringan karena para pemimpin FARC akan melenggang bebas dari kejahatan kemanusiaan yang pernah mereka lakukan selama beberapa dekade. Kelompok tersebut dipimpin bekas Presiden Alvaro Uribe, yang ayahnya tewas dibunuh FARC.

    Usul Uribe agar petinggi FARC tetap dipenjara dan tidak boleh mendirikan partai politik diprediksi akan mendapat tentangan keras dari FARC.

    REUTERS | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.