AS Tolak Seruan Gencatan Senjata

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Doha, AFP:Amerika Serikat (AS) menolak seruan untuk melakukan gencatan senjata dalam agresi militernya terhadap Irak. Hal itu hanya akan menunda sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dan memberikan beberapa kesempatan kepada Saddam Hussein untuk yakin bahwa dia dapat menghindari konsekuensi yang serius setelah rezimnya jatuh, jelas Menteri Pertahanan AS Colin Powell kepada stasiun televisi Al-Jazeera, Rabu (26/3). Powell menambahkan, negaranya memang ingin mengakhiri konflik, akan tetapi bukan menunda atau menghentikannya sekarang. Dia menegaskan, Washington ingin mengakhiri konflik secepat mungkin. Pasalnya, AS ingin membangun kembali Irak dan membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik. Powell sendiri merasa sakit hati atas sikap negara-negara Arab sekutunya, namun dia tetap akan mengadakan hubungan dekat dengan sekutu AS di dunia Arab. Saya telah menyampaikan kepada mereka bahwa strategi kita adalah melancarkan perang seefektif mungkin, melakukan segala hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir jumlah korban dan kerusakan terhadap harta benda, lanjut dia. Dari Washington dilaporkan, Menteri Pertahanan AS ini juga menyatakan, negaranya juga memperbolehkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan sesuah peran koordinasi yang terbatas dengan pemerintahan sementara Irak yang menggantikan rezim Saddam Hussein. Namun Gedung Putuh menolak PBB memiliki kewenangan. Powell sedang berusaha menyeimbangkan perhatian dunia terhadap pendudukan militer AS atas Irak yang tidak beralasan dan Pentagon menuntut kewenangan atas pemerintahan baru nantinya. Lebih lanjut dia menyatakan, pemerintahan sementara itu seharusnya diperkuat oleh seorang koordinator dari PBB sesegera mungkin. Namun Powell menyebutkan, Washington tidak akan setuju PBB memiliki kewenangan atas pemerintahan transisional, yang seharusnya pertama kali dijabat oleh seorang komandan militer AS. Walaupun diakuinya, peranan PBB memiliki kegunaan yang sangat besar. Kami tidak akan medukung menyerahkan segala sesuatunya kepada PBB atau seseorang yang telah dipersiapkan PBB yang secara tiba-tiba menjadi berwenang atas semua operasi ini, jelas dia kepada sub komite keuangan DPR AS. Dia juga menegaskan, Gedung Putih juga tidak akan bersedia memikul beban yang besar ini bersama anggota pasukan koalisi yang secara signifikan tidak mampu mengontrol masa depan Irak. Penekanannya tetap pada pihak koalisi, tetapi peran yang dimaunkan PBB memiliki kegunaan yang besar, jelas Powell kembali. . Powell juga menekankan, segera setelah kejatuhan rezim Saddam Hussein, pihak militer AS akan mengambil alih pemerintahan Irak. Namun, tambah dia, pihaknya akan segera bergabung dengan pemerintahan sementara yang dibentuk oleh orang-orang Irak dan kemudian koordinator PBB. Kami akan mengambil tempat dalam pemerintahan sementara Irak yang merupakan awal dari sebuah pemerintahan baru dan akan memulai melakukan kewenangannya terhadap segala fungsi untuk membentuk pemerintahan Irak. Kami akan melakukan hal ini dengan rasa sangat pengertian terhadap masyarakat internasional dan kehadiran PBB dalam bentuk seorang koordinator khusus PBB, jelas Powell. Namun jabatan dan peranan koordiantor tersebut masih menjadi persoalan dalam pembahasan di antara pasukan koalisi. Sementara di Dewan Keamanan PBB, Inggris sangat ingin memperoleh posisi itu. Desakan AS dan Inggris agar Dewan Keamanan mengubah program minyak untuk pangan dengan mengijinkan pemberian bantuan kemanusiaan terhadap warga Irak, telah membuat Washington bimbang mengenai tanggung jawab dari koordinator. Pemerintah masih bimbang atas apa yang diinginkan, meskipun apa yang diinginkan PBB dan AS terjadi, jelas Sheba Crocker, seorang analis pada Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington. Sebelumnya, dalam sebuah wawancara dengan televisi India, Doordarshan, Powell mengatakan, Washington menginginkan legitimasi internasional atas semua tindakan yang telah diambil AS. Kita semua memahami harus ada peranan bagi PBB. Kami percaya tentu saja ada sebuah peranan bagi PBB, sindir dia. Faisal --- TNR

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.