Bos Badan Anti-korupsi Rusia Ditangkap Berikut Uang Rp 1,6 T  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dmitry Zakharchenko. themoscowtimes.com

    Dmitry Zakharchenko. themoscowtimes.com

    TEMPO.COMoskow - Wakil ketua badan anti-korupsi Rusia, Dmitry Zakharchenko, ditangkap setelah polisi menemukan uang lebih dari US$ 120 juta atau sekitar Rp 1,6 triliun di rumahnya di Moskow.

    Saat penggerebekan, polisi menemukan uang sebanyak itu dalam bentuk pecahan US$ 100 dollar yang disusun rapi dan dililit pakai gelang karet. Uang itu disimpan dalam kardus.

    Zakharchenko resmi ditahan pada hari Sabtu, 10 September 2016, mengutip Telegraph, 13 September 2016.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Presiden Vladimir Putin telah diberi tahu mengenai penangkapan Zakharchenko dan temuan uang Rp 1,6 triliun di rumahnya. Kremlin menjelaskan kasus ini merupakan kasus suap terbaru yang melibatkan pejabat tinggi Rusia.

    Peskov menegaskan aparat saat ini memerangi kejahatan suap di kalangan pejabat Rusia. "Perang melawan korupsi merupakan proses multisektor, sangat bergelombang, dan sangat kompleks," kata Peskov.

    Moscow Times menjelaskan, Zakharchenko sebagai Wakil Komite Keamanan Ekonomi dan Pemberantasan Korupsi di Kementerian Dalam Negeri memiliki penghasilan sekitar US$ 46 ribu atau Rp 606 juta per tahun.

    Penyidik tengah mengusut keterlibatan Zakharchenko dalam kasus NOTA Bank yang saat ini ditutup atas dugaan pelanggaran peraturan perbankan. Izin bank yang termasuk 100 bank teratas di Rusia dalam kepemilikan aset itu telah dicabut pada November 2015.

    Zakharchenko menolak menanggapi kasus ini. Ia berada dalam tahanan hingga 8 November mendatang.

    TELEGRAPH | MOSCOW TIMES | MARIA RITA

    Baca:
    Pakistan Tangkap 4 Santri WNI, Kemenlu: Masalah Overstay
    Didiagnosa Radang Paru, Hillary Clinton Diduga Diracun

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.