Minggu, 18 November 2018

PBB Desak Indonesia Hentikan Hukuman Mati  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Keluarga terpidana mati mendatangi Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, 26 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan menjelang pelaksanaan eksekusi mati tahap III di Nusakambangan. ANTARA/Idhad Zakaria

    Keluarga terpidana mati mendatangi Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, 26 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan menjelang pelaksanaan eksekusi mati tahap III di Nusakambangan. ANTARA/Idhad Zakaria

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad al-Hussein, pada Rabu, 27 Juli 2016, mendesak pemerintah Indonesia menghentikan eksekusi mati terhadap pelaku kasus perdagangan narkotik. Sejumlah narapidana, termasuk yang berasal dari negara asing, bakal dieksekusi Jumat dinihari, 29 Juli 2016.

    "Meningkatnya pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Saya mendesak pemerintah segera mengakhiri praktek yang tidak adil bagi hak asasi manusia," ucapnya melalui sebuah pernyataan, seperti diwartakan Al Jazeera, Kamis, 28 Juli 2016. Menurut dia, hukuman mati bukanlah pencegah efektif.

    Saat ini petugas keamanan di penjara Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, memperketat keamanan menjelang eksekusi para narapidana yang terlibat dalam perdagangan narkotik.

    Baca: Kejaksaan Akan Lakukan Eksekusi Mati, Ini Tanda-tandanya

    Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016, menuturkan beberapa orang yang akan dieksekusi mati itu berasal dari Nigeria, Zimbabwe, Pakistan, dan Senegal. "Sedikitnya empat orang Indonesia dan satu dari India yang akan dieksekusi," ujarnya.

    AL JAZEERA | CHOIRUL AMINUDDIN




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Agar Merpati Kembali Mengangkasa

    Sebelum PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berpotensi kembali beroperasi, berikut sejumlah syarat agar Merpati Airlines dapat kembali ke angkasa.