FAA Larang Penerbangan Menuju Turki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pendukung Presiden Tayyip Erdogan berfoto selfie di depan tank usai berhasil menggagalkan kudeta militer di Jembatan Bosphorus, Istanbul, Turki, 16 Juli 2016. REUTERS

    Pendukung Presiden Tayyip Erdogan berfoto selfie di depan tank usai berhasil menggagalkan kudeta militer di Jembatan Bosphorus, Istanbul, Turki, 16 Juli 2016. REUTERS

    TEMPO.CO, Washington - Otoriras penerbangan udara sipil Amerika Serikat (FAA), Sabtu, 16 Juli 2016, melarang seluruh pesawat Amerika tujuan Turki menyusul kudeta pada Jumat, 15 Juli 2016, terhadap anggota Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) sekaligus sekutu Amerika.

    Badan penerbangan ini dalam surat peringatannya mengatakan pelarangan tersebut berlaku bagi seluruh maskapai penerbangan komersial dan pribadi baik yang beroperasi di dalam atau luar Turki.

    "FAA sedang memantau situasi di Turki berkoordinasi rekan mitra kerja kami di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri serta memperbarui keadaan situasi yang ada," bunyi pernyataan FAA yang disiarkan USA Today, Sabtu, 16 Juli 2016.

    Turki telah dibekap kerusuhan ketika terjadi upaya kudeta menjatuhkan Presiden Recep Tayyip Erdogan oleh sebagian kelompok militer pada Jumat, 15 Juli 2016. Sejumlah unit militer juga sempat menutup rute-rute kunci ke Ibu Kota Ankara dan Istanbul, serta menguasai stasiun televisi milik pemerintah.  

    Pada Sabtu, 16 Julli 2016, Erdogan tampil di televisi dengan menyatakan kudeta yang digalang sebagian pasukan militer itu gagal. Erdogan bersumpah dia akan menangkap otak di balik aksi tersebut.

    "Pemerintahan ini dibangun oleh kekuatan rakyat yang tidak bisa digugat lagi. Mereka tidak akan berhasil sepanjang kita berdiri melawan mereka dengan risiko apa pun," ucapnya di depan kerumunan pendukungnya di Istanbul, Sabtu kemarin.

    USA TODAY | CHOIRUL AMINUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.