Bom Istanbul, Menlu: Tidak Ada Korban WNI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan keterangan di Istana Merdeka perihal Tenaga Kerja Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. TEMPO/Istman

    Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan keterangan di Istana Merdeka perihal Tenaga Kerja Indonesia yang dihukum mati di Malaysia. TEMPO/Istman

    TEMPO.COJakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam ledakan bom di Istanbul, Turki. Dari laporan yang diterima Kementerian Luar Negeri, total korban jiwa mencapai 36 orang serta korban luka-luka 147 orang dan diperkirakan jumlahnya bisa meningkat lagi.

    "Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan teror di Bandara Ataturk," kata Retno di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016. Ia menerangkan, sesuai dengan prosedur standar yang ada, setelah terjadi ledakan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul mendatangi bandara dan langsung mendatangi beberapa rumah sakit.

    Petugas KJRI juga berkoordinasi dengan otoritas keamanan dan terus mencari informasi mengenai kemungkinan ada-tidaknya korban warga Indonesia. Retno mengatakan saat ini ada 728 warga Indonesia di Turki dan 310 di antaranya mahasiswa.

    Retno meminta WNI yang ada di Turki menjaga keamanan pribadi dan meningkatkan kewaspadaan. Pemerintah juga mengimbau agar WNI tersebut mengikuti aturan yang disampaikan otoritas keamanan Turki. "Hindari tempat-tempat keramaian yang dapat menjadi target teror," ucapnya. Ia juga menyampaikan nomor hotline KJRI Istanbul yang bisa dihubungi, yaitu +905319831534.

    Bom bunuh diri meledak di Bandara Ataturk, Turki, pada Selasa malam, 28 Juni 2016, waktu setempat. Ledakan tersebut diduga dilakukan tiga pelaku. Dari laporan yang diterima otoritas setempat, sebelum meledakkan diri, pelaku sempat melepaskan tembakan menggunakan senapan.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.