TEMPO.CO, Amsterdam - Kantor firma hukum Wattilete Advocaten itu berdiri di Jalan Achilleesstraat, menyempil di wilayah permukiman, tidak jauh dari Stadion Olympiade, di bagian selatan Ibu Kota Belanda, Amsterdam. Di kantor itu, Johannes Gerardus Wattilete, Presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan, menjalani kesibukan sehari-hari sebagai pengacara.
Wattilete lahir di Kota Bemmel, 60 tahun lalu, dari seorang ayah Maluku dan ibu asal Belanda. Ia dipercaya memimpin Republik Maluku Selatan sejak 2010, menggantikan Frans Tutuhatunewa. Sejak belia, ayah Wattilete, yang bermigrasi ke Belanda pada 1951, selalu menekankan kepada dia bahwa kemerdekaan Maluku itu sangat penting.
"Ada semacam keterikatan emosional antara saya dan tempat kelahiran nenek moyang di Maluku. Di sana adalah akar saya," kata Wattilete yang fasih bertutur bahasa Indonesia dan Belanda, tapi lebih nyaman berbicara dalam bahasa Belanda.
Sejak remaja sampai meraih gelar meester in de rechten dari Radboud Universiteit di Nijmegen, Wattilete turut aktif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Maluku Selatan, gerakan yang berdiri pada 25 April 1950. Kontributor Tempo di Amsterdam, Prita Riadhini, mewawancarai Wattilete di kantornya, Rabu lalu. Berikut petikan wawancaranya:
Apa saja kegiatan Republik Maluku Selatan (RMS) sekarang ini?
Di Belanda, kami mengumpulkan kekuatan untuk menjalankan perjuangan. Bantuan itu sangat diperlukan. Untuk internasional, kami ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjadi anggota Melanesian Spearhead Group yang berkedudukan di Vanuatu, sama halnya yang dilakukan oleh Papua (United Liberation Movement for West Papua-ULMWP, organisasi payung untuk kemerdekaan Papua). Sedangkan di luar lobi internasional, kami berusaha agar orang-orang Maluku bersuara.
Berapa banyak pengikut dan simpatisan RMS?
Ada sekitar 60 ribu masyarakat Maluku di Belanda. Saya tidak tahu persis berapa jumlah pendukung RMS. Secara mayoritas, pendukung RMS ada di Belanda.
Seberapa penting kemerdekaan Maluku bagi Anda?
Maluku sangat penting bagi saya dan keluarga. Masalah ini bukan hanya keterikatan emosional atau sejarah belaka, melainkan menyangkut masa depan Maluku. Maluku itu besar. Selama ini rakyat Maluku tidak punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Mereka belum memiliki kebebasan berpendapat. Kalau sudah ada kebebasan berpendapat, berarti tidak ada rakyat Maluku yang ditangkap. Budaya takut mengeluarkan pendapat dari rakyat Maluku harus hilang. Biarkan rakyat Maluku menentukan nasibnya sendiri. Mereka harus bisa berbicara tanpa takut akan akibatnya.
Apakah keinginan merdeka masih realistis sampai saat ini?
Sampai saat ini tujuan kemerdekaan itu masih wajar dan masih ada dalam jangkauan. Perjuangan mencapai kemerdekaan itu tidak ada batasnya. Meski sudah 65 tahun, kami bertujuan agar RMS merdeka. Lihat saja contohnya Indonesia yang berjuang selama 350 tahun.
Bagaimana perlakuan pemerintah Belanda terhadap RMS?
Saat ini RMS berjuang sendiri dan tidak mendapat dukungan dari pemerintah Belanda. Saat generasi pertama tiba di Belanda, kala itu pemerintahnya menjanjikan akan membantu kemerdekaan Maluku. Namun, saat waktu berjalan, hal itu hanya tinggal janji belaka. Untuk mendukung gerakan ini secara finansial, RMS mendapat bantuan dari Yayasan Perjuangan RMS di Kota Lelystad.
Pada Oktober 2010, Anda meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dihadirkan dalam sidang kilat atau kort geding di pengadilan Den Haag. Apa ada rencana serupa untuk Presiden Joko Widodo yang akan berkunjung ke Belanda?
Tidak. Kami tidak akan melakukan aksi yang sama, kecuali meminta kepada pemerintah Belanda agar diizinkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Agar pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah di Maluku dengan berdialog.
Presiden yang sekarang beda dengan Presiden SBY. Joko Widodo memiliki goodwill untuk menyelesaikan masalah di Maluku. Meski keadaan di Maluku dapat lebih baik dari sekarang. Kalau perlu ada referendum. Semuanya harus dibuktikan lewat proses tersebut. Jika referendum sudah digelar, kami akan mematuhi apa pun hasil tersebut. Masalah RMS dan Indonesia itu harus ada penyelesaiannya. Saya bukan pendukung perang karena perang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat.
Seandainya pemerintah Indonesia menawarkan otonomi seperti yang terjadi di Aceh, apakah Anda akan menerimanya?
Apakah keadaan di Aceh lebih baik dengan adanya otonomi dari pemerintah pusat? Saya belum bisa memastikan kalau pemerintah Indonesia menawarkan hak yang sama dengan Aceh, apakah akan lebih baik dari tempo dulu sebelum adanya otonomi.
Apa yang Anda harapkan dari pemerintah Indonesia?
Bagaimana sikap RMS selanjutnya bergantung juga pada siapa yang menjadi presiden (Indonesia) saat itu. Saat ini baik, tapi saya tidak tahu bagaimana presiden selanjutnya. Ketika zaman Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid--red) ada keterbukaan juga dari pemerintah RI.
