Kritik pada Sidang Badan Narkotika Dunia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengelar barang bukti Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, 7 Januari 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Petugas mengelar barang bukti Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta, 7 Januari 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kontrol Narkotika Dunia (International Narcotics Control Board atau INCB) menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan anti narkotika dengan pelaksanaannya. Hal itu diperlukan guna tercapainya tujuan kesehatan dan kesejahteraan yang tercantum pada perjanjian-perjanjian kontrol narkotika atau obat-obatan terlarang internasional.

    "Ada kritik terhadap sistem kontrol narkotika internasional. Tetapi masalahnya bukan pada perjanjian-perjanjian yang ada, melainkan kurangnya pelaksanaan karena minimnya sumber daya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang," kata Presiden INCB Werner Sipp, Senin, 1 Februari 2016 di Wina, dalam siaran pers yang diterima Tempo.

    INCB menggelar sidang sesi ke 115 di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di Wina, Austria mulai 1 hingga 5 Februari 2016. Sidang ini merupakan persiapan dari Sidang Umum PBB tentang Masalah Obat-obatan Dunia yang akan diselenggarakan pada April mendatang.

    Perjanjian-perjanjian yang ada, kata Sipp, sudah menyediakan aturan agar dua tujuan mengontrol obat-obatan terlarang tercapai, yakni ketersediaannya untuk kepentingan medis dan keilmuan, juga sekaligus mencegah penyalahgunaannya. "Tetapi aturan-aturan itu perlu sepenuhnya dilaksanakan," kata Sipp.

    Sebagai rangkaian dari Sidang Umum PBB tersebut, INCB berencana meluncurkan publikasi khusus "Ketersediaan Obat-obatan Terlarang yang Terkontrol: Memastikan Ketersediaan untuk Medis dan Keilmuan" pada 3 Februari nanti. Pada sesi sidang INCB ini juga akan mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan perjanjian-perjanjian internasional dalam bidang tersebut.

    TITO SIANIPAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.