Italia Tolak Ribuan Pengungsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapal imigran gelap yang berlayar dari Tunisia menuju Lampedusa, Italia. Cbc.ca

    Kapal imigran gelap yang berlayar dari Tunisia menuju Lampedusa, Italia. Cbc.ca

    TEMPO.CO, Italia - Penjaga Pantai Italia menyatakan dalam kurun empat hari sudah dilakukan penyelamatan sekitar 10 ribu pengungsi asal Afrika di Laut Mediterania. Sejak awal tahun, setidaknya 31.500 migran telah berupaya masuk ke Italia dan Yunani sebagai akibat gejolak pemerintah dan keamanan di negara-negara Afrika.

    Berdasarkan informasi, jumlah tersebut juga termasuk sekitar 900 migran yang tenggelam dalam perahu saat berupaya menyeberang. Sekitar 400 di antaranya adalah korban dari insiden perahu terbalik, Senin lalu.

    Situasi ini memancing emosi Partai Sayap Kanan Italia yang menyebut migran tersebut sebagai sebuah invansi ke Negara Pizza tersebut. Pemerintah sendiri telah meminta pemerintah setempat dan daerah untuk menyiapkan tempat istirahat bagi seluruh migran, tetapi mendapat respons penolakan dan keras dari sejumlah politikus.

    Ketua Partai Persatuan Sisi Utara Matteo Salvini menuding sikap pemerintah sebagai bentuk layanan taksi bagi para pengungsi. Dalam akun pribadi di laman Facebook, Matteo menyatakan, "Saya meminta persatuan gubernur, wali kota, dan dewan untuk menolak dengan segala cara terhadap kedatangan baru. Persatuan siap untuk menempati semua hotel, hostel, barak atau sekolah yang diperuntukkan bagi pengungsi," tulis Matteo. "Hentikan keberangkatan dan cegah pendaratan, untuk menyelamatkan kehidupan."

    Ketua Partai Persatuan Pusat-Barat Giorgia Meloni menyatakan, perahu-perahu sudah diatur dari Afrika Utara ke Italia. "Harus dihentikan sebelum mereka berangkat," kata dia. Sementara Perfect of Rimini, Claudio Palomba, kepada Telegraph menyatakan, sistem sudah hampir lumpuh.

    ITV I FRANSISCO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.