Ini Penyebab Kantor Media Charlie Hebdo Ditembaki  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemadam kebakaran dan polisi berkumpul di depan kantor surat kabar Charlie Hebdo  di Paris, 7 Januari 2015. Orang-orang bersenjata menyerbu kantor dan menewaskan sebelas orang tewas termasuk dua petugas polisi. Philippe Dupeyrat/AFP/Getty Images)

    Pemadam kebakaran dan polisi berkumpul di depan kantor surat kabar Charlie Hebdo di Paris, 7 Januari 2015. Orang-orang bersenjata menyerbu kantor dan menewaskan sebelas orang tewas termasuk dua petugas polisi. Philippe Dupeyrat/AFP/Getty Images)

    TEMPO.CO, Paris - Sejumlah orang bersenjata menembaki kantor majalah mingguan satire Perancis, Charlie Hebdo. Sebelas orang tewas dan sepuluh lainnya terluka akibat tembakan itu.

    Sejumlah saksi mata mengatakan penembak menggunakan senjata rifle dan kemudian melarikan diri. (Baca: Kantor Media Charlie Hebdo Ditembaki, 11 Tewas)

    Sebelum terjadi tembakan, Charlie Hebdo baru saja mencuit tentang kartun pemimpin kelompok militan Negara Islam (IS/ISIS), Abu Bakr al-Baghdadi. Aksi kekerasan terhadap majalah satire ini bukan pertama kali terjadi. Pada November 2011, kantor majalah ini dilempari bom sehari setelah menyajikan karikatur Nabi Muhammad.

    Mengetahui aksi penembakan terhadap kantor Charlie Hebdo, Presiden Prancis Francois Hollande mengunjungi lokasi penembakan. Ia dijadwalkan akan menggelar pertemuan darurat untuk membahas soal penembakan itu.

    Polisi Prancis mengeluarkan peringatan kepada semua media di negara itu untuk waspada atas kemungkinan terjadinya aksi penyerangan berikutnya.

    BBC | REUTERS | MARIA RITA

    Baca juga:
    Ada MacBook Air Baru, Bagaimana Spesifikasinya?
    Duka Air Asia, Basarnas: Ekor Pesawat Tak Diangkat
    Polisi Tangkap Pemasok Narkoba untuk Fariz R.M.
    Ini Penyebab Gaji Pegawai DKI Telat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.