JK: Klaim Malaysia di Nunukan Ancam Kedaulatan RI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang ibu menaikkan pisang hasil kebunnya ke kepal di Pelabuhan LKMD, Desa Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dijual ke Tawau, Malaysia (9/6).  TEMPO/Firman Hidayat

    Seorang ibu menaikkan pisang hasil kebunnya ke kepal di Pelabuhan LKMD, Desa Pancang, Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dijual ke Tawau, Malaysia (9/6). TEMPO/Firman Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan isu klaim pemerintah Malaysia atas tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, bisa mengancam kedaulatan Indonesia. "Ya, pasti mengancam kedaulatan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 14 November 2014. (Baca: Menteri Tjahjo: Masalah Perbatasan Selesai Setahun)

    Menurut dia, Indonesia harus mempertahankan kedaulatan jika benar Malaysia mengklaim wilayah itu milik mereka. JK mengatakan klaim atas teritorial sebuah negara oleh negara lain termasuk masalah hukum. "Kami bisa bicarakan secara baik dengan Malaysia," ujarnya. "Selama jelas perbatasannya, wilayahnya, orang Indonesia di situ, tak mungkinlah mereka mengklaim." (Baca: Begini Modus Jual Tanah di Perbatasan Malaysia)

    Ia tak khawatir ihwal status kewarganegaraan penduduk di tiga desa yang diklaim Malaysia. Sebabnya, menurut JK, tak mudah bagi seseorang menjadi warga negara Malaysia. "Tak bisa sekarang datang, langsung jadi warga negara," ucap JK. "Di sini saja susah, apalagi di Malaysia yang daerahnya terbatas begitu." (Baca: Malaysia Kuasai 3 Desa, Pemda Nunukan Pasrah)

    Meski begitu, JK mengakui bahwa ada banyak warga Indonesia di Nunukan yang bekerja di wilayah Malaysia. Hal ini, ia melanjutkan, bukan menjadi sebuah masalah. "Tentu ini soal yang baik. Orang Indonesia, kan, bekerja di mana-mana," ucapnya. (Baca: 400-an Warga RI di Nunukan Punya KTP Malaysia)

    Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Tommy Harun mengatakan tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong, yaitu Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod, dengan luas wilayah 54 ribu hektare, sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. "Karena koordinat, Malaysia mengklaim itu masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Indonesia juga sama, mengklaim itu masuk wilayahnya," kata Tommy.

    PRIHANDOKO

    Baca juga:
    Lecehkan Nasabah, Kepala Cabang Bank NTT Diadukan
    Minta Revisi UU MD3, Koalisi Jokowi Tuai Kritik
    KPK Dorong Penerbitan RUU Pengawasan Internal
    Agung Laksono Senang Putusan soal Munas Golkar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.