Keluarga Korban MH17 Gugat Ukraina Langgar HAM

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Barang-barang milik penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di wilayah Donesk, Ukraina, 18 Juli 2014. REUTERS/Maxim Zmeyev

    Barang-barang milik penumpang pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di wilayah Donesk, Ukraina, 18 Juli 2014. REUTERS/Maxim Zmeyev

    TEMPO.CO, Berlin - Keluarga korban kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 yang jatuh di wilayah timur Ukraina berencana menuntut Ukraina dan presidennya atas kecerobohan mereka dalam tragedi yang menewaskan 298 orang tersebut.

    Mengutip laporan Reuters, Ahad, 21 September 2014, Elmar Giemulla, pengacara yang mewakili tiga keluarga korban asal Jerman itu, menuduh Ukraina ceroboh karena tidak menutup ruang udara di wilayah yang tengah bergolak itu. (Baca: Ini Kalimat Terakhir MH17)

    “Setiap negara bertanggung jawab atas keamanan wilayah udara,” kata Giemulla dalam sebuah pernyataan. “Jika tidak mampu melakukannya sementara (menjaga keamanan), seharusnya ruang udara ditutup,” ucapnya.

    Dalam harian Jerman, Bild am Sonntag, Giemulla menjelaskan, dengan tidak menutup wilayah udaranya, Ukraina harus bertanggung jawab atas nyawa ratusan orang tak bersalah yang “dimusnahkan”. Hal itu disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. (Baca: Penyelidikan MH17 Dinilai Lambat)

    Jaksa dan guru besar hukum penerbangan itu akan menyerahkan gugatan tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg, Prancis, dalam dua minggu mendatang. Dalam gugatan, ia akan menuntut kompensasi hingga 1 juta euro untuk tiap korban.

    ANINGTIAS JATMIKA | REUTERS

    Terpopuler

    Cina Curigai Dubesnya di Islandia Mata-mata Jepang 
    CIA Berhenti Mata-matai Sekutunya di Eropa Barat
    Terdesak ISIS, 100 Ribu Pengungsi Masuki Turki


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.