Bahas ISIS, DK PBB Gelar Sidang Darurat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Irak menurunkan bendera ISIS saat berpatroli di kota Dalli Abbas, Irak, 30 Juni 2014.  REUTERS/Stringer

    Tentara Irak menurunkan bendera ISIS saat berpatroli di kota Dalli Abbas, Irak, 30 Juni 2014. REUTERS/Stringer

    TEMPO.CONew York – Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat di New York, AS, pada Kamis, 7 Juli 2014, untuk membahas krisis di Irak yang menyebabkan puluhan ribu umat Kristen dan suku minoritas lainnya mengungsi dari wilayah yang dikuasai oleh kelompok jihad Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

    Menurut laporan BBC hari ini, Prancis yang juga mengusulkan sidang darurat itu sudah menawarkan bantuan untuk pasukan Kurdi di Irak utara yang berupaya melawan gerakan kelompok ISIS yang kini menyebut dirinya dengan Daulah Islamiyah (DI).

    Seorang diplomat mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa bantuan Prancis tersebut bukanlah bantuan militer, melainkan bantuan teknis. Amerika Serikat juga sudah memperingatkan kondisi kelompok minoritas di Irak bisa mengarah menjadi "bencana kemanusiaan". (Baca: ISIS Kuasai Kota Kristen Terbesar di Irak)

    "Kami sangat prihatin atas kesehatan dan keselamatan mereka," ujar salah seorang juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest.

    ISIS telah merebut kota yang banyak dihuni umat Kristen, Qaraqosh, setelah pasukan Kurdi terpukul mundur. Seorang uskup agung di kota itu mengatakan para anggota ISIS menjarah kawasan yang sudah menjadi tempat tinggal umat Kristen di Irak selama 2 ribu tahun. Sebelumnya ISIS juga menguasai Mosul, kota kedua terbesar di Irak dan memaksa umat Kristen berbondong-bondong mengungsi keluar untuk menyelamatkan diri.

    ANINGTIAS JATMIKA | BBC | REUTERS

    Terpopuler

    ISIS Cekoki Anak-anak dengan Video Pemenggalan
    ISIS Kuasai Kota Kristen Terbesar di Irak
    Ketahuan Minum Saat Ramadan, Bocah Disiksa ISIS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.