2050, Populasi di Perkotaan Meningkat 66 Persen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • AP/Heng Sinith

    AP/Heng Sinith

    TEMPO.CO, New York - Jumlah penduduk di kota-kota besar akan meningkat hingga 66 persen pada 2050, menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diperkirakan jumlah penduduk di kota akan mencapai 2,5 miliar saat itu, dengan hampir 90 persen di antaranya terjadi di Asia dan Afrika.

    Dikutip dari Xinhua, Kamis, 10 Juli 2014, penduduk perkotaan tumbuh dengan pesat, dari 764 juta pada 1959 menjadi 3,9 miliar pada tahun ini. Dari semua benua, Asia mampu menyumbang hingga 53 persen pertumbuhan penduduk di perkotaan secara global. (Baca: 2100, Populasi Manusia di Bumi 11 Miliar)

    Menurut laporan dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Divisi Populasi PBB, kota-kota di India, Cina, dan Nigeria akan mengalami pertumbuhan yang paling banyak. Kota di India diperkirakan akan menampung 404 juta penduduk, Cina 292 juta, dan Nigeria 212 juta.

    "Pengelolaan wilayah perkotaan akan menjadi tantangan yang sangat penting dalam pembangunan kota," kata John Wilmoth, direktur divisi tersebut.

    Selain ditimpa masalah pembangunan, Wilmoth menjelaskan, pemerintah negara tersebut akan mengalami persoalan pembangunan perumahan, transportasi, energi, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan. (Baca: Tanda Bahaya, Populasi Dunia Dekati 7 Miliar)

    Meningkatnya urbanisasi akan berakibat turunnya populasi penduduk desa. Sejak 1950, pertumbuhan penduduk di desa sangat lambat, dan akan mencapai puncaknya pada 2020. Penduduk desa yang tadinya berjumlah 3,4 miliar diperkirakan akan berkurang menjadi 3,1 miliar dalam kurun 30 tahun dari sekarang.

    RINDU P. HESTYA | XINHUA

    Berita Lain:
    Serangan Israel ke Palestina, Dunia Terbelah
    Jet Israel Bombardir Jalur Gaza, 72 Orang Tewas
    Dubes Palestina: Solusi Dua Negara yang Terbaik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.