Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amnesty Kecam Larangan Kata 'Allah' di Malaysia  

image-gnews
TEMPO/ Nita Dian
TEMPO/ Nita Dian
Iklan

TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) Amnesty Internasional mengecam larangan pemerintah Malaysia terhadap penggunaan kata "Allah" untuk sebutan Tuhan oleh umat Kristen. Dalam sebuah pernyataan, Selasa, 24 Juni 2104, Amnesty menilai larangan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. (Baca: Malaysia Tolak Banding Penggunaan Kata 'Allah')

"Larangan pemerintah Malaysia pada umat Kristen dalam menggunakan kata 'Allah' untuk menyebut Tuhan adalah pelecehan dalam kebebasan berbicara. Larangan ini berisiko akan menyulut ketegangan agama di Malaysia dengan melarang rakyatnya dalam soal hak untuk kebebasan beragama," kata peneliti Amnesty Malaysia, Hazel Galang-Folli, seperti dilaporkan Channel News Asia.

Pada Selasa kemarin, Gereja Katolik di Malaysia kalah di pengadilan setelah mengajukan banding. Pemerintah dan hakim memutuskan tetap ada larangan penggunaan kata "Allah" dalam harian The Herald edisi bahasa Melayu. Umat Kristen diperbolehkan memakai kata "Allah" saat beribadah.

Namun pengacara gereja tetap khawatir keputusan itu akan menjadi preseden untuk membatasi kebebasan beragama di tengah negara yang mayoritas penduduknya memeluk Islam itu. (Baca: Pengadilan Malaysia Larang Media Pakai Kata `Allah')

Sengketa ini muncul pada 2007 ketika Kementerian Dalam Negeri mengancam akan mencabut izin penerbitan The Herald. Sebelum ini, larangan juga diberlakukan pada Oktober 2009. Penolakan ini mengakibatkan serangan terhadap tempat ibadah dan "perang dingin" di antara kedua agama.

Pemerintah Malaysia menilai "Allah" seharusnya menyimbolkan Tuhan khusus bagi umat Islam dan sudah ada dalam kitab berbahasa Melayu sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menilai, jika agama lain menggunakannya juga, akan terjadi kebingungan bagi umat Islam dan bisa menimbulkan pemahaman lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan perwakilan Kristen menjelaskan, banyak orang Kristen yang tinggal di Pulau Kalimantan menggunakan kata "Allah" untuk menyebut Tuhan dalam Alkitab dan lagu-lagu rohani sebelum pihak berwenang berusaha menegakkan larangan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

RINDU P. HESTYA | CHANNEL NEWS ASIA

Berita Lain:
Emoh Sepatu Kulit Babi, Wanita Singapura Menggugat 
Lebih dari 1.000 Orang Tewas di Irak Sepanjang Juni
Netanyahu Ingatkan AS untuk Tak Gandeng Iran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Warga Rempang Kembali Alami Intimidasi dan Kekerasan, Amnesty International Minta PSN Rempang Eco City Distop

2 hari lalu

Tetua warga Pulau Rempang memanjatkan doa di makam-makan tua untuk memperingati 1 tahun tragedi penggusuran Pulau Rempang, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Warga Rempang Kembali Alami Intimidasi dan Kekerasan, Amnesty International Minta PSN Rempang Eco City Distop

Warga Melayu Rempang kembali mengalami intimidasi dan kekerasan karena menolak Proyek Startegis Nasional Rempang Eco City.


Dua Dekade Pembunuhan Munir, Amnesty: Negara Enggan Tuntaskan Kasus dan Tegakkan Keadilan

14 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023.Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Dua Dekade Pembunuhan Munir, Amnesty: Negara Enggan Tuntaskan Kasus dan Tegakkan Keadilan

Amnesty International Indonesia kembali menyoroti kasus pembunuhan Munir Said Thalib.


Iran Gelar Eksekusi Publik Langka atas Pembunuh Pengacara

24 hari lalu

Ilustrasi eksekusi mati
Iran Gelar Eksekusi Publik Langka atas Pembunuh Pengacara

Iran pada Senin melakukan eksekusi publik yang jarang terjadi terhadap seorang pria atas pembunuhan seorang pengacara


Amnesty International Sebut Aparat Brutal ke Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

29 hari lalu

Polisi berpakaian preman menangkap pendemo saat terjadi bentrokan dalam aksi menolak revisi UU Pilkada di gerbang belakang DPR RI, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Bentrokan pecah saat pendemo berupaya memasuki kompleks DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Amnesty International Sebut Aparat Brutal ke Massa Aksi Tolak Revisi UU Pilkada

Amnesty International menyebut aparat yang brutal tak mengerti bahwa berunjuk rasa itu dilindungi hukum nasional maupun internasional.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah Seret Pembunuh Pilot Selandia Baru ke Pengadilan

44 hari lalu

Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid  menyampaikan pandangannya dalam Panggung Rakyat Bongkaaar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu 9 Desember 2023. Acara yang digelar sebagai peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hari Antikorupsi Sedunia tersebut menyuarakan desakan kepada pemerintah serta aparat hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Amnesty Internasional Desak Pemerintah Seret Pembunuh Pilot Selandia Baru ke Pengadilan

Amnesty International menilai pembunuhan Glen Malcolm Conning merupakan pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional.


Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

19 Juli 2024

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Amnesty Interantional Minta Komnas HAM Investigasi Penembakan di Puncak Jaya

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta Komnas HAM investigasi mendalam atas penembakan 3 warga di Puncak Jaya.


Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

18 Juli 2024

Mahasiswa menjebol barikade Polisi saat ratusan mahasiswa  dari elemen mahasiswa gabungan menggelar demonstrasi sembilan tahun pemerintahan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jumat 20 Oktober 2023. Aksi ini bertepatan dengan momentum 9 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Mahasiswa berpandangan bahwa Jokowi telah mengkhianati reformasi. Terbukti dari berbagai kemunduran dan kebobrokan dari segi Hukum, HAM, Komersialisasi Pendidikan, Represifitas Aparat, Konflik Agraria, dan Investasi Yang Membelakangi hak-hak rakyat. TEMPO/Subekti.
Amnesty International Beberkan 6 Indikator Krisis Demokrasi di Indonesia

Pada periode kedua Presiden Jokowi, Amnesty International mencatat sejumlah pelemahan lembaga-lembaga penegak hukum lewat politisasi penguasa.


Masjid Ahmadiyah Disegel Satpol PP, Amnesty International Sebut Negara Diskriminatif

4 Juli 2024

Ilustrasi pengeras suara masjid. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago
Masjid Ahmadiyah Disegel Satpol PP, Amnesty International Sebut Negara Diskriminatif

Sumber Amnesty International Indonesia mengungkapkan Satpol PP Kabupaten Garut menyegel tempat ibadah jamaah Ahmadiyah pada Selasa lalu.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

1 Juli 2024

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

Pada perayaan HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran HAM.


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

1 Juli 2024

Perwakilan koalisi masyarakat sipil untuk demokrasi dan anti korupsi; (dari kanan) mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan Kabid Riset dan Advokasi Kebijakan Publik LBH-AP PP Muhammadiyah Gufroni saat melayangkan surat terbuka kepada MK, pada Kamis, 4 April 2024 di Gedung MK. Mereka mendorong Presiden Jokowi dipanggil dalam sidang PHPU Pilpres 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Momentum Kaji Ulang Revisi RUU Polri

Amnesty International Indonesia singgung soal revisi UU Polri di HUT Bhayangkara ke-78.