Pabrik Cadbury Malaysia Investigasi Isu Babi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Coklat Cadbury. Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

    Coklat Cadbury. Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

    TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Pabrik cokelat Cadbury Malaysia menggelar investigasi setelah dua produk perusahaannya mengandung DNA babi, binatang yang diharamkan oleh negara berpenduduk mayoritas muslim itu.

    Perusahaan ini terpaksa menarik seluruh produk jenis Dairy Milk Hazelnut (kemiri) dan Dairy Milk Roasted Almond (kacang), Sabtu, 24 Mei 2014, setelah Kementerian Kesehatan Malaysia membenarkan informasi bahwa lembaganya menemukan DNA babi dalam produk cokelat tersebut.

    Dalam laman Facebook-nya, pabrik Cadbury Malaysia mengatakan, "Kami sangat memahami pentingnya produk halal bagi masyarakat muslim Malaysia. Hal itu juga menjadi perhatian yang sangat tinggi bagi kami di sini, tempat Cadbury berdiri. Sejak pertama kami mengetahui (soal DNA babi), kami secara aktif melakukan investigasi."

    Semula Cadbury Malaysia tidak mengindahkan beredarnya isu produk mengadung DNA babi melalui jejaring media sosial. Meski demikian, pada Senin, 26 Mei 2014, perusahaan ini mengatakan, "Kami turut prihatin atas kecemasan yang menimpa Anda. Tidak ada yang lebih penting bagi kami kecuali kepercayaan Anda."

    Media Malaysia, Rabu, 28 Mei 2014, mengabarkan Menteri Kesehatan Malaysia telah mengungkap temuan DNA babi yang terkandung dalam cokelat produksi Cadbury. Mengutip keterangan Menteri Kesehatan S. Subramaniam, New Straits Times menulis, "Tindakan hukum adalah sikap paling tepat." Koran ini juga mengatakan setidaknya sepuluh lembaga swadaya masyarakat berbasis agama Islam menggugat perusahaan ini, termasuk menuntut penutupan pabrik.

    AL-JAZEERA | CHOIRUL  

    Berita Terpopuler
    Buka Kantor di Jakarta, Apple Tawarkan Lowongan
    Ponsel Pintar LG G3 Berteknologi Sinar Laser
    Apple Akhirnya Buka Kantor Cabang di Indonesia



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.