Sebelum Kudeta, Militer Ajukan Proposal ke Thaksin

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tentara Thailand berjalan ke Gedung Lembaga Penyiaran Nasional Thailand (NBT) di Bangkok, Thailand (20/5). Militer Thailand menyatakan, status darurat militer bukan merupakan bagian dari kudeta pemerintahan. AP/Apichart Weerawong

    Tentara Thailand berjalan ke Gedung Lembaga Penyiaran Nasional Thailand (NBT) di Bangkok, Thailand (20/5). Militer Thailand menyatakan, status darurat militer bukan merupakan bagian dari kudeta pemerintahan. AP/Apichart Weerawong

    TEMPO.CO, Bangkok - Kepala Angkatan Darat Jenderal Prayut Chan-ocha sempat menyampaikan proposal kepada bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun proposal itu ditolak oleh Thaksin, yang merupakan kakak Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dari pemerintahan atas kasus korupsi beras.

    "Militer meminta Pheu Thai mundur dari pemerintahan," kata sumber Partai Pheu Thai kepada The Nation, Kamis, 22 Mei 2014. (Baca: Usai Kudeta, Militer Thailand Berlakukan Jam Malam)

    Sumber itu mengatakan Prayut datang dengan tiga proposal dalam pertemuan. Pertama, ia mengusulkan kabinet caretaker mengundurkan diri. Kedua, pembentukan pemerintah sementara. Ketiga, dua kelompok yang bersengketa politik, Kaos Merah dan kelompok pengunjuk rasa jalan (Komite Reformasi Demokratis Rakyat) mengakhiri aksi mereka.

    Menurut perwakilan Pheu Thai, Thaksin Shinawatra menolak usul itu namun terap akan berjuang dalam kerangka hukum .

    Sumber lain menyebutkan Thaksin Shinawatra malah memerintahkan Angkatan Darat mendukung rencana pemilu berikutnya diadakan sesegera mungkin. Namun usul ini langsung ditolak.

    THE NATION | EKO ARI

    Berita Terpopuler
    Dilaporkan ke Polisi, Ahok Tantang Balik Udar 

    Malaysia Hentikan Pembangunan Mercusuar di Tanjung Datu 

    Tekan Inflasi Jakarta, Jokowi Dipuji Mendagri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.