Kritik Pemerintah, Wartawan di Ethiophia Ditangkap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Supriyantho Khafid

    TEMPO/Supriyantho Khafid

    TEMPO.CO, Addib Ababa – Pemerintah Ethiopia telah menangkap enam blogger independen dan wartawan kelompok Zone 9 di ibu kota Addis Ababa pada Jumat, 25 April 2014. Mereka ditangkap lantaran dianggap terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah.

    Dilaporkan Al Jazeera, Sabtu, 26 April 2014, para wartawan itu ditangkap di rumah mereka pada malam hari oleh pasukan keamanan bersenjata. Kemudian mereka langsung dibawa ke Federal Police Crime Investigation sektor Maikelawi.

    Zone 9 merupakan kelompok blogger independen yang kerap kali mengkritisi pemerintah Ethiophia. Aktivitas mereka di media sosial sempat dihentikan sementara pada awal tahun ini setelah menuduh pemerintah melecehkan anggota mereka.

    Seorang wartawan, Tesfalem Waldyes, juga berada di antara enam orang tersebut. Ia aktif menulis komentar independen tentang isu-isu politik di sebuah koran lokal Ethiopia. Menurut rekannya, saat ini belum ada komentar dari pihak Kepolisian mengenai penahanan Waldyes. Bahkan, ia dilarang dibesuk oleh keluarga dan rekan-rekannya.

    Penangkapan ini langsung mendapat kecaman dari kelompok hak asasi manusia, Amnesty International. Mereka menyebut pemerintah Ethiopia telah “mencekik kebebasan ekspresi.” (Baca: Amnesty Desak Indonesia Bebaskan 10 Aktivis RMS)

    Memang pengawas media internasional, Reporters Without Borders, menyebut indeks kebebasan pers di negara ini menduduki peringkat 143 pada 2014. Menurut data, sekitar 49 wartawan melarikan diri dari Ethiopia pada tahun 2007-2012 guna menghindari penganiayaan pemerintah.

    ANINGTIAS JATMIKA | AL JAZEERA

    Terpopuler
    Dituduh Teroris, Diplomat RI Diciduk Polisi Ceko
    Separatis Rusia Sandera 13 Pengamat Keamanan Eropa
    Obama Janji Terus Dukung Malaysia Temukan MH370


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.