KPU Thailand Usulkan Pemilu Baru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

    Sejumlah warga menunjukan kartu identitasnya agar dapat mengikuti Pemilu di kantor distrik Dindaeng yang ditutup oleh massa oposisi di Bangkok, Thailand (2/2). Pemilu ini diwarnai bentrokan antara dua massa pendukung pemenintah dan oposisi. (AP Photo/Wason Wanichakorn)

    TEMPO.CO, Bangkok - Komisi Pemilihan Umum Thailand pesimistis pemilihan anggota parlemen tahap kedua, yang dijadwalkan digelar akhir bulan ini, bisa berjalan lancar. Masih banyak daerah yang dikuasai kelompok anti-pemerintah, yang akan mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Untuk mengantisipasi gangguan ini, KPU mengusulkan digelarnya pemilu baru.

    Anggota KPU, Somchai Srisutthiyakorn, mengatakan banyak wilayah yang gagal melaksanakan pemilu tahap pertama 2 Februari lalu. Akibatnya, kuota anggota parlemen Thailand yang seharusnya berjumlah 650 tidak akan terpenuhi. Efek lanjutannya, parlemen tidak bisa memilih perdana menteri untuk membentuk pemerintahan baru.

    “Jika situasinya terus seperti ini, pemilu yak mungkin bisa berjalan dan kita takkan bisa mendapatkan 95 persen anggota parlemen seperti yang dibutuhkan,” kata Somchai Srisutthiyakorn kepada Reuters, Selasa, 11 Februari 2014.

    “Kita sepertinya harus mengorbankan pemilu kali ini, dan membuat yang baru. Pemerintah harus mengumumkan pemilu baru dan mendapat persetujuan raja Bhumibol Adulyadej,” katanya.

    Ia mengatakan pemilu, menurut undang-undang di Thailand, seharusnya dilakukan secara serentak di seluruh penjuru negara. Dengan demikian, menggelar pemilu tahap kedua adalah tindakan yang tidak sah. Pemerintah sementara, pimpinan perdana menteri Yingluck Shinawatra, meminta KPU segera menghitung dan mengesahkan pemilu tahap pertama.

    Somchai meragukan hal itu akan diterima semua pihak. Komite Reformasi Rakyat Demokratik (PDRC) telah menolak mengakui pemilu lalu. “Saya pergi ke 12 dari 14 provinsi di selatan dan PDRC di sana benar-benar tidak akan bekerja sama. Mereka benar-benar menentang pemilu,” katanya.

    REUTERS | BANGKOK POST | RAJU FEBRIAN 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.