Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Abstain Soal Traktat Perdagangan Senjata  

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Jakarta, Rabu, 4 April 2013 menyatakan penjualan senjata membuat konflik di dunia makin berlarut-larut dan mengakibatkan jatuhnya korban yang besar di kalangan masyarakat sipil. Akan tetapi, pemerintah memilih bersikap abstain soal traktat yang mengatur soal perdagangan senjata global tersebut.

Traktat tersebut dibahas dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa, 2 April 2013. Perjanjian itu akhirnya disetujui melalui voting dengan hasil 154 suara menyatakan setuju, tiga menolak, dan 23 abstain.

Tiga negara yang menolak traktat itu adalah Iran, Suriah, dan Korea Utara. Negara yang bersikap abstain seperti Indonesia, antara lain Rusia dan Cina, yang dikenal sebagai dua negara produsen senjata terbesar.

Alasan pemerintah Indonesia bersikap abstain karena perjanjian itu mensyaratkan soal hak asasi manusia di dalamnya. "Draft yang dihadapan kita seolah-olah memberikan kesan bahwa ekspor alat persenjataan ini ada semacam kondisionalisasinya, yang mengaitkannya dengan pelanggaran HAM," kata Marty usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr dan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith di Jakarta, kemarin.

Dia menampik anggapan sikap tersebut menyiratkan adanya keberatan Indonesia karena perdagangan senjata dikaitkan dengan isu HAM. "Permasalahannya, kita tidak bisa memberikan semacam status hukum kepada pandangan yang menyatakan penjualan senjata itu ada kondisionalitas. Prakondisi ini akan melanggar undang-undang," kata Marty.

Dia menambahkan, penetapan kondisionalitas itu bertentangan dengan pasal 43 ayat 5 Undang Undang No. 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menyatakan Indonesia melarang impor senjata apabila ada kondisionalitas politik yang menyertainya.

Dengan bersikap abstain, kata Marty, Indonesia juga memberikan kesempatan untuk mempelajari traktat penjualan senjata global dari berbagai dimensi, termasuk politik dan hukum. "Ini menunjukkan kita sangat berhati-hati dan tidak gegabah," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menambahkan, Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur industri pertahanan serta ekspor-impor senjata. "Kita berpegang pada peraturan itu," katanya.

Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, usai bertemu Marty mengatakan, Australia akan menjadi negara pertama yang menandatangai traktat tersebut. Ia menyebut perdagangan senjata ilegal di dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Namun dia menghormati posisi yang diambil Indonesia.

Pembahasan soal traktat perdagangan senjata di forum PBB tersebut merupakan buah dari kampanye enam tahun koalisi organisasi non-pemerintah, termasuk Amnesty International dan Oxfam.

Menurut taksiran Amnesty International dan Oxfam, perdagangan senjata global diperkirakan bernilai antara US$ 60 miliar dan US$ 70 miliar per tahun. Sedangkan jumlah orang yang terbunuh akibat senjata ilegal sekitar 750.000 orang per tahun.

ABDUL MANAN | NATALIA SANTI | REUTERS

Berita terkait:
PBB Akhirnya Setujui Traktat Perdagangan Senjata
PBB Gagal Sepakati Pengaturan Perdagangan Senjata
Nilai Perdagangan Senjata Dunia Turun

Iklan

PBB


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

9 jam lalu

Seorang perempuan Palestina duduk diantara pakaian bekas di pasar loak mingguan di kamp pengungsian Nusseirat, Gaza, 15 Februari 2016. Permintaan untuk pakaian telah menjadi barometer bagi situasi ekonomi di Gaza. AP/Khalil Hamra
70 Persen dari Ribuan Korban Jiwa di Gaza adalah Perempuan

ActionAid mencatat setidaknya 70 persen dari ribuan korban jiwa di Gaza adalah perempuan dan anak perempuan.


Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

1 hari lalu

Gang bendera di markas besar PBB Eropa terlihat selama Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa, Swiss, 11 September 2023. REUTERS/Denis Balibouse
Jamaika secara Resmi Mengakui Palestina sebagai Negara

Jamaika secara resmi mengumumkan pengakuan Palestina sebagai sebuah negara setelah musyawarah kabinet.


Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

1 hari lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Ratusan Mayat Ditemukan di Dua RS di Gaza, PBB Serukan Penyelidikan

PBB menyerukan dilakukannya penyelidikan atas temuan ratusan mayat di dua rumah sakit di Gaza.


Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

5 hari lalu

Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri mengheningkan cipta, untuk menghormati para korban serangan di tempat konser Balai Kota Crocus di Moskow, pada hari pemungutan suara mengenai resolusi Gaza yang menuntut gencatan senjata segera selama bulan Ramadan yang mengarah ke gencatan senjata permanen.  gencatan senjata berkelanjutan, dan pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, di markas besar PBB di New York City, AS, 25 Maret 2024. REUTERS/Andrew Kelly
Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?


Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

6 hari lalu

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertemu setelah Rusia mengakui dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina timur sebagai entitas independen, di New York City, AS 21 Februari 2022. REUTERS/Carlo Allegri
Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

6 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

7 hari lalu

Foto yang dirilis pada 15 Februari 2024 menunjukkan sebuah lubang besar di pusat kesehatan UNRWA yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Gaza. UNRWA menyebut bahwa data terbaru menunjukkan 84 persen dari seluruh fasilitas kesehatan di Gaza telah mengalami dampak langsung dari serangan-serangan yang terus berlangsung. UNRWA/Handout via REUTERS
Negara di Dunia Bela UNRWA ketika Israel Tuntut Penghentian Dana

Philippe Lazzarini mengatakan saat ini ada "kampanye berbahaya" oleh Israel untuk mengakhiri operasi UNRWA di Gaza.


Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

8 hari lalu

Tim Khusus PBB Sebut Iran dan Israel Sama-sama Langgar Hukum Internasional

Lima orang pelapor khusus PBB menilai Iran dan Israel sama-sama melanggar hukum internasional dalam serangan berbalas baru-baru ini.


Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

8 hari lalu

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menghadiri 2nd Stakeholders Consultation Meeting, the 10th World Water Forum di Bali, Kamis, 12 Oktober 2023. (BMKG)
Kepala BMKG Beberkan Sejumlah Hambatan Skema Peringatan Dini Bencana di Forum PBB

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati membahas masalah kesenjangan sistem peringatan dini bencana di forum UN OCean Decade di Spanyol.


Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

9 hari lalu

Anak-anak Palestina bermain di tengah reruntuhan taman yang hancur akibat serangan militer Israel, saat Idul Fitri, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Kota Gaza 11 April 2024. REUTERS/Mahmoud Issa
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.